Pemerintah Pertimbangkan Kondisi UMKM Jelang Wajib Halal
Pemerintah mempertimbangkan kondisi pelaku UMKM sebelum menerapkan kewajiban sertifikasi halal yang berlaku mulai 18 Oktober 2026. Pertimbangan mencakup kemampuan permodalan dan pemahaman UMKM terhadap regulasi, kata Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman pada Sabtu, 19 September 2026.
Pemerintah beri keringanan bagi UMKM
Maman menegaskan pemerintah tidak akan langsung meninggalkan UMKM yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi. Ia menyatakan terdapat perbedaan kondisi antara usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan besar.
“Tentunya kita dari pemerintah tetap akan melihat aspek kebijaksanaan tersebut. Bukan berarti UMKM yang belum mengurus langsung kita tinggal,”
Menurut Maman, usaha menengah dan besar umumnya memiliki pemahaman regulasi serta dukungan permodalan yang lebih baik. Sementara itu, pelaku usaha mikro dan kecil masih menghadapi keterbatasan dalam kedua aspek tersebut.
Kemudahan lewat mekanisme self-declare
Pemerintah menyiapkan sejumlah kemudahan untuk membantu UMKM memenuhi kewajiban. Salah satu mekanisme yang disiapkan adalah self-declare oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
“BPJPH sudah mengeluarkan kebijakan terkait self-declare. Artinya, itu adalah salah satu upaya memberikan kemudahan kepada sektor usaha mikro dan kecil,”
Langkah ini dimaksudkan meringankan beban administratif dan biaya sertifikasi bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil.
Produk yang wajib bersertifikat dan tenggat waktu
Berdasarkan ketentuan pemerintah, kewajiban sertifikasi halal yang berlaku mulai 18 Oktober 2026 mencakup berbagai kategori produk. Untuk produk makanan dan minuman dari pelaku usaha mikro dan kecil, masa penahapan kewajiban berakhir pada 17 Oktober 2026.
- Makanan dan minuman
- Hasil sembelihan
- Kosmetik
- Obat bahan alam
- Sejumlah produk lainnya sesuai ketentuan
Dengan demikian, kewajiban sertifikasi halal resmi berlaku mulai 18 Oktober 2026, kecuali ketentuan khusus dan mekanisme bantuan bagi UMKM yang masih dalam tahap penyesuaian.
Implikasi dan langkah selanjutnya
Keputusan pemerintah untuk mempertimbangkan kondisi UMKM menunjukkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum dan perlindungan pelaku usaha kecil. Kebijakan teknis dan sosialisasi lebih intensif akan menentukan kelancaran penerapan di lapangan.
Pelaku UMKM disarankan memanfaatkan kebijakan self-declare dan mengikuti sosialisasi BPJPH agar tetap beroperasi sesuai aturan sambil memperkuat kapasitas usaha mereka.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...