Polri Perkuat Tata Kelola Lewat Rekomendasi KPRP dan Buku 'Police Governance'

Polri menguatkan tata kelola dengan mengadopsi rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang dihimpun dalam buku Police Governance. Pernyataan itu disampaikan Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo saat bedah buku di Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 22 September 2026. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan, efektivitas organisasi, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Rekomendasi diarahkan ke implementasi

Dedi menegaskan buku bukan sekadar dokumen konseptual. Ia meminta setiap gagasan dijembatani menjadi kebijakan dan langkah operasional yang jelas. Menurutnya, program transformasi harus memiliki sasaran, indikator capaian, target, realisasi, serta dukungan anggaran untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi.

Gagasan harus dijembatani dengan implementasi. Setiap rekomendasi harus dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah operasional yang jelas.

Evaluasi berjenjang dan penguatan Polsek

Polri juga mendorong evaluasi pelaksanaan kebijakan hingga tingkat Polsek. Evaluasi berjenjang diperlukan untuk mengetahui kondisi implementasi di lapangan dan memastikan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.

Setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Karena itu, penguatan kapasitas Polsek perlu disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.

Sistem merit dan pengelolaan SDM

Salah satu titik tekan rekomendasi adalah pengelolaan sumber daya manusia melalui penerapan sistem merit. Hasil asesmen dan capaian kinerja akan menjadi bagian penting dalam penempatan maupun mutasi jabatan. Penerapan ini diharapkan meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas internal.

Modernisasi institusi dan penyederhanaan struktur

Tokoh hukum Jimly Asshiddiqie menekankan modernisasi institusi bukan soal menambah struktur organisasi. Ia menyarankan fokus pada peningkatan kapasitas, fungsi, efektivitas, dan akuntabilitas kelembagaan.

Modernisasi institusi tidak diukur dari bertambahnya struktur organisasi. Tetapi dari semakin kuatnya kapasitas, fungsi, efektivitas, dan akuntabilitas institusi.

Jimly menambahkan struktur bisa disederhanakan selama fungsi dan kapasitas tetap kuat. Penerapan rekomendasi juga harus mempertimbangkan dinamika politik, kelembagaan, sosial, dan perubahan lingkungan strategis.

Kedaulatan digital dan tantangan baru

Forum bedah buku membahas perluasan konsep kedaulatan yang kini merangkum ruang udara dan ruang digital. Perkembangan teknologi, komunikasi, satelit, dan data membawa konsekuensi pada keamanan serta penegakan hukum.

Riant Nugroho memaparkan meningkatnya aktivitas masyarakat dan perekonomian digital membuat isu kedaulatan digital semakin relevan. Kondisi ini berpotensi menambah ruang tugas dan tantangan baru bagi kepolisian, termasuk pada keamanan data, komunikasi, dan kepentingan strategis negara.

Sosialisasi dan penguatan pendidikan kepemimpinan

Dedi mendorong buku Police Governance disosialisasikan luas dalam lingkungan pendidikan Polri, khususnya Sespim. Tujuannya untuk memperkaya perspektif calon pemimpin tentang tata kelola, kepemimpinan, dan penguatan kelembagaan.

Rekomendasi KPRP yang dibahas meliputi beberapa fokus utama:

• Penguatan kelembagaan dan efektivitas organisasi
• Pengelolaan SDM berbasis sistem merit
• Pengukuran kinerja dan dukungan anggaran
• Penyederhanaan struktur organisasi
• Kolaborasi antarlembaga dan kesiapan menghadapi kedaulatan digital

Penguatan tata kelola diarahkan membangun institusi yang adaptif, profesional, efektif, dan akuntabel. Upaya ini diharapkan membuat Polri mampu mengikuti perkembangan masyarakat serta menjawab tantangan zaman secara lebih responsif.