Rp38 Triliun Dialokasikan untuk Rehab Rekon Pascabencana Sumatra

Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp38 triliun untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra. Dana itu telah dicairkan pada Rabu, 23 September 2026, kepada 25 kementerian/lembaga untuk mendukung pemulihan infrastruktur dan layanan publik yang terdampak.

Alokasi anggaran dan tujuan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa anggaran besar itu ditujukan untuk mempercepat pemulihan berbagai sektor yang rusak akibat bencana. Penyaluran dana dilakukan untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah-daerah terdampak.

Kita lagi sedang dalam tahap rehab recon. Pak Presiden sudah mengalokasikan dan Menteri Keuangan sudah mencairkan ke 25 kementerian/lembaga sebanyak lebih kurang 38 triliun,

Prioritas pemulihan: infrastruktur dan pendidikan

Salah satu penerima alokasi terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Dana digunakan untuk memperbaiki jalan, jembatan, bangunan, serta sistem sungai dan bendungan kecil.

Untuk Kementerian PU ini selain jalan, jembatan, bangunan, juga sungai-sungai. Termasuk dam, ini buat sabo dam,

Selain itu, pemerintah menyiapkan perbaikan fasilitas pendidikan. Sebanyak 4.922 sekolah direncanakan mendapat perbaikan sebagai bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tantangan: bencana susulan dan kondisi wilayah

Tito mengingatkan proses pemulihan harus berjalan bersamaan dengan upaya mitigasi karena masih ada potensi bencana susulan di beberapa wilayah. Kondisi cuaca yang berbeda antardaerah memperumit tindakan tanggap darurat dan pemulihan.

Begitu terjadi bencana, masih ada lagi bencana-bencana susulan. Karena di daerah Sumatra di Aceh, kemudian Sumatra Utara dan Sumatra Barat ini masih ada hujan,

Secara ringkas, kondisi antardaerah tercatat sebagai berikut:

• Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat: masih mengalami hujan dan berisiko bencana susulan
• Jambi, Sumatra Selatan, Riau: menghadapi kondisi kekeringan

Upaya penanganan dan mitigasi

Pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait terus melakukan pembersihan, perbaikan infrastruktur, dan program mitigasi untuk mengurangi risiko bencana berikutnya. Langkah-langkah tersebut mencakup normalisasi aliran sungai, perbaikan jalan dan jembatan, serta rehabilitasi fasilitas publik seperti sekolah.

Ke depan, efektivitas penyerapan anggaran dan koordinasi antarlembaga akan menentukan kecepatan pemulihan. Pemerintah menekankan pentingnya integrasi antara rehabilitasi fisik dan upaya mitigasi agar kerentanan terhadap bencana susulan berkurang.