Mentan Tambah Alokasi SPHP 1 Juta Ton, Stok Beras Dipastikan Aman
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan produksi dan ketersediaan beras nasional aman menghadapi El Nino. Pemerintah memutuskan menambah alokasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk beras medium sebanyak 1 juta ton setelah rapat koordinasi pada Senin, 7 September 2026.
Keputusan rapat dan tujuan penambahan alokasi
Keputusan penambahan alokasi SPHP diambil dalam rapat antara Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Langkah ini bertujuan memperkuat pasokan beras di pasar dan menahan kenaikan harga selama kemarau panjang.
"Kesimpulan semuanya, aman, aman. Produksi dan kebutuhan pangan kita aman,"
"SPHP ditambah satu juta ton, kemudian bantuan pangan dipercepat,"
Penyaluran dan jadwal distribusi
Pemerintah merencanakan penyaluran tambahan SPHP medium mulai Oktober hingga Desember 2026. Penyaluran akan dilanjutkan hingga memasuki masa panen berikutnya untuk menjaga kesinambungan pasokan.
Kebijakan impor dan optimalisasi stok Bulog
Sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan, pemerintah menghentikan impor beras pecah atau menir sebanyak 380 ribu ton. Stok Bulog yang mengalami penurunan mutu akan dioptimalkan untuk kebutuhan industri tepung beras.
"Beras yang diimpor itu 380 ribu ton, beras pecah, itu kita stop," ujar Amran.
Langkah tambahan: bantuan pangan, operasi pasar, dan SPHP jagung
Selain menambah alokasi beras, pemerintah mempercepat bantuan pangan dan menyiapkan operasi pasar besar-besaran. Tujuannya menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat selama periode kelangkaan pasokan.
Pemerintah juga menyediakan SPHP untuk jagung sebanyak 150 ribu ton. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membantu peternak rakyat dan pelaku usaha kecil-menengah yang terdampak tekanan pasokan selama kemarau.
Dampak dan prospek ke depan
Dengan kombinasi penambahan pasokan SPHP, percepatan bantuan pangan, dan intervensi pasar, pemerintah berharap dapat menekan volatilitas harga dan menjaga ketersediaan pangan hingga musim panen berikutnya. Keputusan menghentikan impor beras pecah juga menunjukkan pergeseran prioritas menuju pemanfaatan stok domestik.
Keberhasilan langkah ini akan bergantung pada pelaksanaan distribusi di lapangan dan koordinasi antarinstansi terkait untuk memastikan bantuan dan operasi pasar menjangkau daerah yang paling rentan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...