Prabowo Minta Tambah Anggaran Mitigasi Bencana
Presiden Prabowo Subianto meminta penambahan anggaran mitigasi bencana secara signifikan. Permintaan itu disampaikan dalam rapat terbatas virtual di Istana Merdeka, Senin, 7 September 2026. Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif karena Indonesia rawan banjir, longsor, erupsi, gempa, dan karhutla.
Penekanan pada anggaran dan perencanaan
Presiden menyatakan mitigasi harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Oleh karena itu, perencanaan dan kesiapan perlu dimulai sedini mungkin.
"Pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin. Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,"
Prinsip yang diminta adalah lebih baik memiliki kapasitas berlebih dibanding kekurangan ketika bencana melanda.
Peralatan berat dan penempatan di wilayah rawan
Presiden meminta menteri terkait menempatkan peralatan berat di zona rawan kebakaran hutan dan lahan. Peralatan yang disebutkan antara lain ekskavator kecil, pompa air, dan tambahan helikopter.
"Saya minta pemikiran kita dalam perencanaan kita gunakan prinsip, ya, lebih baik lebih daripada kurang. Artinya Mensesneg siapkan, Menkeu, Menteri Bappenas, lebih banyak helikopter lebih baik, lebih banyak pompa air lebih baik, lebih banyak pemadam kebakaran lebih baik,"
Penempatan peralatan ini ditujukan untuk mempercepat respons saat titik api muncul dan mengurangi dampak kebakaran.
Kapal induk dari Italia dan kemampuan helikopter
Presiden juga menyebut Indonesia akan menerima kapal induk dari Italia yang akan diubah fungsi menjadi pembawa helikopter dan drone. Kapal itu dinilai dapat memperkuat kemampuan penanganan karhutla di laut dan darat.
"Alhamdulillah sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Kami akan refurbish, diubah menjadi kapal induk helikopter dan drone,"
Menurut keterangan Presiden, kapal itu mampu mengangkut 10 helikopter kelas menengah. Helikopter seperti Black Hawk dan Mi-17 disebut dapat membawa empat sampai lima ton air untuk pemadaman.
Respons Kementerian Keuangan terhadap pengajuan anggaran
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesediaan menyediakan dana untuk penanganan bencana melalui BNPB. Namun, ia menekankan kebutuhan perhitungan anggaran yang jelas dan terukur sebelum pencairan.
"BNPB kalau minta, ya kita kasih dananya, kalau untuk bencana, akan kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi jangan ngaco, ya, hitungannya,"
Purbaya menegaskan bahwa selama pengajuan sesuai aturan dan perhitungan clear, pemerintah akan mengusahakan penyediaan dana.
Langkah Presiden dan kesiapan Kemenkeu menunjukkan fokus pemerintah pada pencegahan dan respons cepat terhadap bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Tahapan selanjutnya akan bergantung pada pengajuan anggaran resmi dari BNPB dan penempatan peralatan sesuai rencana.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Mensos Tekankan Integritas dan Kerja Sama Pegawai Kemensos
Mensos Saifullah Yusuf minta integritas dan kerja sama pegawai Kemensos diperkuat, dengan pengawasan diperke...
Prabowo Perintahkan Bansos Beras Dilanjutkan hingga Desember 2026
Presiden Prabowo perintahkan kelanjutan bansos beras 30 kg per penerima sampai Desember 2026 sebagai antisip...
Polri Turunkan 322 Peserta Evaluasi Pencegahan Karhutla di 6 Polda
Polri menugaskan 322 peserta didik ke enam Polda selama 10 hari untuk evaluasi dan penyusunan konsep operasi...
Polri Kerahkan Water Cannon Tangani Abu Erupsi Anak Krakatau
Polri turunkan water cannon, masker, layanan kesehatan, dan SAR di Lampung, Banten, Jakarta, dan Jabar setel...
Hampir 3.000 Penerbangan Terdampak Erupsi Anak Krakatau
Hampir 2.961 penerbangan terdampak erupsi Anak Krakatau; sekitar 341.000 penumpang terganggu dan sejumlah ba...
Polri Tetapkan 138 Tersangka dari 200 Laporan Karhutla
Polri menetapkan 138 tersangka dari 200 laporan karhutla hingga 7 Sept 2026; 119 terkait kesengajaan, 19 kar...