Tahura Bantah Keterkaitan Ekskavator dan Trail di Gunung Sibayak
MEDAN — UPTD Tahura Bukit Barisan membantah keterkaitan antara aktivitas ekskavator dan sepeda motor trail yang viral di kawasan Gunung Sibayak. Kepala UPTD, Faisal Simangunsong, menyatakan kegiatan trail tidak dikoordinasikan dengan instansi dan bukan dasar penutupan jalur pendakian. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11).
Pernyataan resmi dan klarifikasi
Faisal menegaskan video dan foto yang beredar di media sosial bukan menunjukkan keterlibatan UPTD dalam kegiatan tracking trail tersebut. Menurutnya, aktivitas sepeda motor trail tidak menjadi alasan atau dasar kebijakan menutup jalur pendakian Gunung Sibayak.
Kami juga perlu menegaskan bahwa aktivitas sepeda motor trail tersebut tidak dikoordinasikan dengan pihak UPTD Tahura Bukit Barisan.
Tujuan pekerjaan UPTD di Gunung Sibayak
UPTD menjelaskan pekerjaan yang sedang berlangsung merupakan program untuk meningkatkan aksesibilitas jalur pendakian dan memperbaiki fungsi jalur evakuasi bagi pendaki. Pekerjaan ini dimaksudkan untuk memperkuat aspek keselamatan dan penanganan kondisi darurat, mengingat Gunung Sibayak termasuk destinasi wisata alam unggulan di Sumatera Utara.
Batasan penggunaan alat berat dan pengawasan
Meski membela tujuan proyek, Faisal mengakui penggunaan alat berat di kawasan konservasi harus dibatasi. Ia menegaskan penggunaan ekskavator bukanlah izin untuk membuka lahan secara tidak terkendali.
Pelaksanaan pekerjaan, kata Faisal, harus disesuaikan dengan kebutuhan teknis, meminimalkan dampak lingkungan, dan menjaga kelestarian hutan. UPTD akan terus memantau agar aktivitas lapangan tidak menimbulkan kerusakan yang tidak semestinya pada kawasan pelestarian.
Transparansi dan respons terhadap publik
UPTD menyatakan terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat terkait pelaksanaan program di kawasan. Mereka menegaskan prinsip konservasi tetap menjadi prioritas seiring upaya meningkatkan keselamatan pengunjung.
Keselamatan pengunjung merupakan prioritas, tetapi fungsi konservasi kawasan tetap menjadi prinsip utama yang tidak dapat diabaikan.
Dengan klarifikasi ini, UPTD berharap polemik di media sosial dapat mereda sementara kegiatan perbaikan jalur dan penguatan evakuasi tetap berjalan sesuai kebutuhan teknis dan ketentuan konservasi.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Banjir Melanda Tiga Wilayah di Sumut, Jalur Sumut-Sumbar Terputus
Hujan deras sejak 15 November memicu banjir di Medan, Padangsidimpuan, dan Madina; jalur Sumut–Sumbar terput...
DPRD Minta Pemko Medan Naikkan Honor Kader Posyandu Rp100 Ribu
DPRD Medan minta Pemko naikkan honor kader Posyandu yang hanya Rp100 ribu per bulan dan ubah pencairan insen...
Ijazah 11 Mahasiswa S2 UDA Dikembalikan Setelah Mediasi Polisi
Setelah tertahan tujuh bulan, ijazah 11 mahasiswa S2 Universitas Darma Agung dikembalikan usai mediasi Polre...
Kejari Limpahkan 25 Tersangka Kericuhan Matiti ke PN Tarutung
Kejari Humbang Hasundutan segera limpahkan 25 tersangka kericuhan Sarsiantar, Matiti ke PN Tarutung; 23 diti...
Kejati Sumut Naikkan Status Dugaan Korupsi Ganti Rugi Lahan Rantauprapat
Kejati Sumut menaikkan status kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan proyek kereta Rantauprapat ke penyidikan...
DPRD Medan Minta Penyelesaian Humanis Perselisihan Hubungan Industrial
Komisi II DPRD Medan minta PT Srikandi dan PT Musim Mas selesaikan perselisihan dengan Aldi Sandy Pratama se...