Menteri Dody Tawar Hadiah Umrah Jika Aisyah Terbukti Keponakan
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menawarkan hadiah paket umrah kepada pihak yang dapat membuktikan bahwa Aisyah Zakkiyah merupakan keponakannya. Pernyataan itu disampaikan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Rabu, 15 Juli 2026, seiring munculnya dugaan hubungan keluarga terkait penunjukan Aisyah sebagai komisaris di PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
Sayembara umrah dan pernyataan Menteri
Di hadapan wartawan, Menteri Dody memberikan tantangan terbuka: buktikan klaim kekerabatan, dan sebagai imbalan ia akan membiayai perjalanan umrah bagi yang berhasil. Ia menyebut memberikan waktu satu bulan untuk mengumpulkan bukti.
"Gue kasih sayembara, kalau lu bisa buktikan," kata Menteri Dody kepada wartawan di Istana Kepresidenan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, Rabu, 15 Juli 2026.
"Gue kasih lu umroh, sekeluarga lu semua. Gue kasih sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan," tambahnya.
Ketika ditanya langsung apakah Aisyah adalah keponakannya, Menteri Dody tidak memberikan konfirmasi ataupun bantahan tegas. Ia justru mendorong wartawan untuk menelusuri sendiri informasi tersebut.
"Ya lu pikir sendiri lah," ujarnya.
Penunjukan Aisyah di PT PP dan respons publik
Aisyah Zakkiyah menjadi sorotan publik setelah ditunjuk sebagai Komisaris PT PP dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk Tahun Buku 2025. Penunjukan itu menggantikan Ernandhi Sudarmanto.
Sejak pengumuman, muncul pertanyaan mengenai kompetensi dan latar belakang Aisyah untuk posisi di perusahaan BUMN. Selain itu, publik juga menyinggung dugaan hubungan keluarga dengan Menteri Dody sebagai salah satu alasan sorotan.
Dampak dan langkah selanjutnya
Pernyataan Menteri Dody menempatkan beban pembuktian pada pihak yang menuduh. Jika ada yang menanggapi sayembara tersebut, pihak terkait memiliki waktu sebulan sesuai pernyataan resmi Menteri.
Polemik ini bisa berdampak pada persepsi publik terhadap proses penunjukan komisaris di BUMN. Penjelasan lebih lanjut dari kedua belah pihak akan menentukan apakah isu kekerabatan berlanjut menjadi proses verifikasi formal atau mereda setelah klarifikasi.
Ringkasan kronologi
- Rabu, 15 Juli 2026: Menteri Dody menyampaikan sayembara kepada wartawan usai rapat terbatas di Istana.
- RUPST Tahun Buku 2025: Aisyah ditunjuk sebagai Komisaris PT PP menggantikan Ernandhi Sudarmanto.
- Sekarang: Publik menanti bukti dari pihak yang menuduh atau klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Isu kekerabatan antara pejabat publik dan pengurus BUMN kerap memicu pertanyaan tentang tata kelola dan transparansi. Dalam kasus ini, perkembangan berikutnya sangat bergantung pada bukti yang muncul dan respons institusional dari PT PP maupun pihak terkait.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...