Komisi VII Minta Evaluasi Anggaran Pariwisata Fokus pada Outcome
Komisi VII DPR meminta evaluasi anggaran Kementerian Pariwisata beralih dari sekadar melihat tingkat serapan menjadi mengukur outcome atau efektivitas program. Permintaan itu diutarakan Wakil Ketua Komisi VII Evita Nursanty saat rapat dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026. Evita menilai laporan realisasi saat ini lebih menampilkan jumlah kegiatan ketimbang dampak yang dirasakan sektor pariwisata.
Fokus pada outcome, bukan sekadar serapan
Evita menekankan bahwa laporan realisasi anggaran harus menyajikan capaian nyata setiap program. Selain serapan anggaran per direktorat, Komisi VII meminta indikator keberhasilan yang terukur dan komprehensif. Ia mengatakan evaluasi harus menjawab apakah anggaran promosi dan program lain benar-benar meningkatkan kunjungan atau pendapatan sektor pariwisata.
"Kita berharap ke depan evaluasi ini tidak hanya memaparkan serapan secara keseluruhan setiap direktorat. Tetapi juga apa efektivitas terhadap outcome sektor pariwisata itu juga harus bisa kita evaluasi,"
Pertanyaan soal penyerapan pada satuan kerja strategis
Komisi juga meminta penjelasan atas rendahnya penyerapan anggaran di beberapa satuan kerja strategis. Evita menyorot BPO Labuan Bajo dan Poltekpar Bali dan menanyakan mengapa anggaran tidak terserap maksimal. Penjelasan teknis ini dinilai penting untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program ke depan.
Respons Kementerian Pariwisata
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjawab bahwa kementeriannya mengukur outcome melalui capaian devisa dan jumlah kunjungan wisatawan. Ia menyebut kedua indikator tersebut sebagai Indikator Kinerja Utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan program pemasaran kementerian.
"Sesuai IKU Kementerian Pariwisata yaitu devisa dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Outcome-nya adalah pencapaian target-target tersebut,"
Data anggaran dan realisasi
Kementerian Pariwisata melaporkan angka devisa sektor pariwisata 2025 sebesar 18,27 miliar USD, setara dengan Rp305,47 triliun. Untuk pengelolaan anggaran, Kementerian mencatat DIPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,49 triliun dengan pagu efektif Rp1,48 triliun dan realisasi mencapai 95,92 persen.
| Tahun Anggaran | Pagu | Pagu Efektif | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | Rp1,49 triliun | Rp1,48 triliun | 95,92 |
Langkah mendorong pergerakan wisatawan nusantara
Widiyanti juga memaparkan upaya mendorong pergerakan wisatawan nusantara melalui kolaborasi antar kementerian dan badan usaha. Kebijakan termasuk pemberian diskon tiket pesawat, kereta api, dan penyeberangan laut pada masa liburan. Ia mengatakan kebijakan tersebut menunjukkan tren peningkatan pergerakan dibandingkan tahun sebelumnya.
Implikasi dan tindak lanjut
Permintaan Komisi VII membuka peluang perubahan format pelaporan anggaran menjadi lebih berbasis hasil. Ke depan, Komisi kemungkinan akan meminta indikator yang lebih rinci dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas program. Hal ini penting agar anggaran promosi dan program lain benar-benar berdampak pada produktivitas sektor pariwisata.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...