Komisi VII Minta Evaluasi Anggaran Pariwisata Fokus pada Outcome

Komisi VII DPR meminta evaluasi anggaran Kementerian Pariwisata beralih dari sekadar melihat tingkat serapan menjadi mengukur outcome atau efektivitas program. Permintaan itu diutarakan Wakil Ketua Komisi VII Evita Nursanty saat rapat dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026. Evita menilai laporan realisasi saat ini lebih menampilkan jumlah kegiatan ketimbang dampak yang dirasakan sektor pariwisata.

Fokus pada outcome, bukan sekadar serapan

Evita menekankan bahwa laporan realisasi anggaran harus menyajikan capaian nyata setiap program. Selain serapan anggaran per direktorat, Komisi VII meminta indikator keberhasilan yang terukur dan komprehensif. Ia mengatakan evaluasi harus menjawab apakah anggaran promosi dan program lain benar-benar meningkatkan kunjungan atau pendapatan sektor pariwisata.

"Kita berharap ke depan evaluasi ini tidak hanya memaparkan serapan secara keseluruhan setiap direktorat. Tetapi juga apa efektivitas terhadap outcome sektor pariwisata itu juga harus bisa kita evaluasi,"

Pertanyaan soal penyerapan pada satuan kerja strategis

Komisi juga meminta penjelasan atas rendahnya penyerapan anggaran di beberapa satuan kerja strategis. Evita menyorot BPO Labuan Bajo dan Poltekpar Bali dan menanyakan mengapa anggaran tidak terserap maksimal. Penjelasan teknis ini dinilai penting untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program ke depan.

Respons Kementerian Pariwisata

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjawab bahwa kementeriannya mengukur outcome melalui capaian devisa dan jumlah kunjungan wisatawan. Ia menyebut kedua indikator tersebut sebagai Indikator Kinerja Utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan program pemasaran kementerian.

"Sesuai IKU Kementerian Pariwisata yaitu devisa dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Outcome-nya adalah pencapaian target-target tersebut,"

Data anggaran dan realisasi

Kementerian Pariwisata melaporkan angka devisa sektor pariwisata 2025 sebesar 18,27 miliar USD, setara dengan Rp305,47 triliun. Untuk pengelolaan anggaran, Kementerian mencatat DIPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,49 triliun dengan pagu efektif Rp1,48 triliun dan realisasi mencapai 95,92 persen.

Langkah mendorong pergerakan wisatawan nusantara

Widiyanti juga memaparkan upaya mendorong pergerakan wisatawan nusantara melalui kolaborasi antar kementerian dan badan usaha. Kebijakan termasuk pemberian diskon tiket pesawat, kereta api, dan penyeberangan laut pada masa liburan. Ia mengatakan kebijakan tersebut menunjukkan tren peningkatan pergerakan dibandingkan tahun sebelumnya.

Implikasi dan tindak lanjut

Permintaan Komisi VII membuka peluang perubahan format pelaporan anggaran menjadi lebih berbasis hasil. Ke depan, Komisi kemungkinan akan meminta indikator yang lebih rinci dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas program. Hal ini penting agar anggaran promosi dan program lain benar-benar berdampak pada produktivitas sektor pariwisata.