BPOM Permudah Perizinan UMKM untuk Dukung Kopdes Merah Putih

BPOM menyatakan akan mempercepat proses perizinan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendukung pengembangan Kopdes Merah Putih. Pernyataan itu disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026, sebagai bagian upaya memperluas akses produk desa ke ekosistem koperasi tersebut.

Percepatan perizinan tanpa menurunkan standar

Taruna mengatakan kemudahan perizinan dimaksudkan agar produk UMKM desa lebih cepat bisa dipasarkan lewat jaringan Kopdes. Namun ia menegaskan bahwa standar keamanan dan mutu tidak akan diturunkan.

Kita akan mempermudah perizinannya, tapi standar-standarnya tidak bisa turun. Kita akan mempermudah tentu dengan mencari cara bagaimana mempercepat hal tersebut

Taruna menambahkan bahwa percepatan diarahkan pada proses administratif dan teknis yang berulang, sehingga hasil pengawasan tetap menjamin keamanan konsumen.

Langkah konkret BPOM

Untuk mendukung Kopdes Merah Putih, BPOM merencanakan beberapa langkah operasional. Langkah itu bertujuan memudahkan UMKM masuk ke rantai distribusi tanpa mengurangi pengawasan.

• Mempercepat proses perizinan melalui skema simplifikasi prosedur;
• Penyaringan produk yang masuk pada jaringan Kopdes untuk memastikan mutu;
• Memberi prioritas pada produk dalam negeri guna memperkuat UMKM lokal;
• Koordinasi intensif dengan instansi terkait untuk skema pengawasan dan distribusi.

Prioritas produk lokal dan pengawasan

Taruna menyatakan prioritas akan diberikan kepada produk-produk buatan dalam negeri. Strategi ini diharapkan meningkatkan daya saing UMKM desa sekaligus memberi manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Kita lebih fokuskan pada produk-produk dalam negeri kita

Meski mempercepat izin, BPOM tetap akan melakukan penyaringan agar hanya produk yang aman dan berkualitas yang masuk ke jaringan Kopdes Merah Putih.

Dampak dan prospek

Permintaan perizinan dari pelaku UMKM meningkat belakangan, yang menunjukkan antusiasme untuk memperluas pasar. Jika implementasi percepatan berjalan efektif, diharapkan semakin banyak produk desa yang tersertifikasi dan mendapat akses distribusi lebih luas.

Ke depan, keberhasilan langkah ini akan bergantung pada koordinasi antarinstansi dan konsistensi BPOM dalam menjaga standar pengawasan sambil memangkas hambatan birokrasi.