Nasional

Baleg: RUU Satu Data Perkuat Pengelolaan Data Nasional

Bagikan:
Ilustrasi pengelolaan data nasional dan integrasi sistem informasi

Baleg DPR RI

Alasan pengusulan RUU

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan, menyatakan kebutuhan undang-undang muncul karena berbagai persoalan tata kelola data. Ia menyoroti fragmentasi data, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya integrasi antarlembaga sebagai kendala utama.

"Dengan undang-undang ini, data yang dimiliki negara tidak lagi berhenti sebagai tumpukan arsip melainkan menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik yang efektif serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Semangat yang kami usung dapat dirumuskan dalam satu tekad, satu data, satu rujukan, satu arah pembangunan,"

Permasalahan tata kelola data

Sturman memaparkan beberapa masalah yang terjadi saat ini. Kondisi ini membuat negara kesulitan memiliki rujukan data bersama yang dapat dipercaya.

  • Fragmentasi dan ego sektoral: setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga desa memakai definisi dan metodologi berbeda.
  • Tumpang tindih kewenangan: data yang sama kerap diproduksi berulang oleh banyak instansi.
  • Data tidak lengkap dan tidak sinkron: pembaruan berkala belum memadai sehingga akurasi menurun.
  • Biaya dan pemborosan: pembangunan sistem informasi terpisah menambah pengeluaran tanpa menghasilkan integrasi data nasional.

"Yang pertama, fragmentasi dan ego sektoral. Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah hingga pemerintah desa memproduksi data dengan definisi, metodologi, standar, dan waktu pemutakhiran yang berbeda-beda," kata Sturman.

Dampak pada kebijakan publik

Sturman mengingatkan dampak langsung dari data yang tidak terintegrasi. Program sosial, subsidi, dan intervensi pembangunan berisiko salah sasaran jika basis data bermasalah.

"Di lapangan dijumpai warga yang dalam satu basis data tercatat sebagai nelayan atau pedagang, tetapi dalam basis data lain tercatat sebagai pegawai atau aparatur. Mereka yang berhak tercecer, sementara yang tidak berhak justru menerima,"

Kewenangan dan integrasi

RUU Satu Data Indonesia dirancang tidak untuk memusatkan seluruh kewenangan. Menurut Sturman, setiap produsen data tetap mempertahankan tanggung jawabnya. Yang diharapkan adalah penciptaan standar data bersama sehingga interoperabilitas meningkat tanpa menghilangkan peran lokal.

Aspek hukum dan implikasi

Sturman juga menilai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia belum cukup kuat. Ia menyebut aturan sektoral yang tersebar perlu disatukan agar penyelesaian sengketa data lintas instansi lebih jelas dan efektif.

RUU ini menghadirkan peluang memperbaiki ketepatan sasaran program publik dan efisiensi anggaran. Pembahasan lebih lanjut antara legislatif dan eksekutif diharapkan menentukan mekanisme teknis dan kewenangan yang seimbang.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait