2 Tahun Kepemimpinan Rico Waas: Warga Puji Layanan Digital

Pelayanan publik berbasis digital mendapat apresiasi dari sebagian warga Medan, namun berbagai persoalan mendasar seperti infrastruktur, ruang usaha, dan pendidikan masih menjadi sorotan setelah dua tahun kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

Penilaian umum dan sorotan publik

Evaluasi dua tahun kepemimpinan menunjukkan respon beragam dari masyarakat. Sebagian menilai ada perbaikan terutama pada layanan publik digital dan penegakan disiplin aparatur. Namun, warga lain mengeluhkan dampak pembangunan terhadap kenyamanan publik dan akses ekonomi.

Apresiasi terhadap layanan publik digital

Pengamat kebijakan publik menyebut ada perkembangan positif dalam penyediaan layanan publik digital dan ketegasan pada birokrasi. Pernyataan ini menjadi acuan bagi sebagian warga yang merasakan kemudahan administrasi.

"Kepemimpinan Rico Waas menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam peningkatan pelayanan publik berbasis digital dan ketegasan terhadap aparatur birokrasi,"

Keluhan soal infrastruktur dan lalu lintas

Beberapa warga menggarisbawahi bahwa manfaat pembangunan belum merata. Kondisi jalan dinilai masih semrawut dan proyek transportasi masif seperti BRT kerap memicu kemacetan sementara prosesnya berlarut.

"Kami ikut merasakan apa yang telah dibuat Bapak Wali Kota. Namun, masih banyak yang harus diperbaiki dan dibenahi, khususnya fasilitas umum. Kondisi jalan saat ini masih semrawut. Saya menilai pembangunan BRT terlalu lama sehingga sering menimbulkan kemacetan," kata Faisal, warga Jalan Gatot Subroto, Kamis (12/11).

Penertiban parkir dinilai berdampak positif

Di sisi lain, penertiban pengelolaan parkir mendapat sambutan baik dari warga. Razia terhadap juru parkir tak resmi dinilai mengurangi praktik yang meresahkan publik.

"Salah satunya pengelolaan parkir. Sekarang Dinas Perhubungan banyak merazia juru parkir tidak resmi yang meresahkan. Ini salah satu pencapaian yang baik dan berdampak bagi masyarakat," ujar Ayudia.

Pedagang kaki lima minta solusi, bukan sekadar penertiban

Kelompok masyarakat rentan, seperti pedagang kaki lima, meminta perhatian lebih dari pemerintah. Mereka berharap ada lokasi berjualan yang layak dan pendampingan agar usaha kecil tetap berkelanjutan.

"Khususnya bagi kami pedagang kaki lima, kami merasa kurang diperhatikan sehingga tidak tahu harus mengadu ke mana. Padahal, kami berharap pemerintah ikut membantu mengelola keberadaan kami dengan baik, memberikan tempat yang layak, serta pendampingan," ungkap Robiatun.

Robiatun juga mengingatkan soal maraknya praktik pemalakan dan ancaman penggusuran yang membuat pedagang hidup tanpa kepastian.

"Ini juga harus menjadi tugas penting pemerintah untuk memberantas premanisme di Medan agar tidak ada lagi korban pemalakan dan pungutan uang keamanan," tambahnya.

Mahasiswa meminta ruang pengembangan

Kelompok pemuda dan mahasiswa juga menyoroti aspek pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Mereka berharap adanya ruang dan kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuan serta persiapan menuju dunia kerja.

"Khususnya di bidang pendidikan. Kami berharap sebagai mahasiswa ada ruang untuk terus mengeksplorasi kemampuan dan wadah bagi mahasiswa... agar ketika tamat kuliah, kami siap bekerja dan memiliki peluang mendapatkan pekerjaan yang luas," ujar Aldi.

Beragam tanggapan ini menggambarkan harapan besar warga terhadap kelanjutan program pemerintah kota. Selain mempertahankan capaian layanan digital, masyarakat menekankan perlunya solusi riil untuk infrastruktur, pengelolaan ruang usaha, pemberantasan premanisme, dan peningkatan fasilitas pendidikan.