Evaluasi Dua Tahun Wali Kota Medan: Pelayanan Digital Dipuji

Pelayanan publik berbasis digital mendapat apresiasi, namun warga minta perbaikan infrastruktur dan perhatian bagi UMKM.

MEDAN — Dua tahun kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendapatkan respons beragam dari warga. Survei dan pengamat menilai ada perkembangan, terutama pada layanan publik digital dan penegakan disiplin birokrasi. Di sisi lain, masyarakat mengeluhkan masalah infrastruktur, pengelolaan ruang publik, serta perlindungan bagi pedagang kecil.

Penilaian ahli dan capaian layanan digital

Pengamat kebijakan publik Sumatera Utara, Dr. Indra Muda Hutasuhut, melihat arah pemerintahan menunjukkan perkembangan positif. Ia menyoroti peningkatan pelayanan publik berbasis digital dan ketegasan terhadap aparatur sebagai pencapaian penting dalam dua tahun terakhir.

Respons warga: pujian dan kritik

Warga memberi tanggapan bercampur. Sebagian mengapresiasi penertiban parkir dan upaya digitalisasi layanan. Namun, banyak pula yang menilai dampak pembangunan belum merata, terutama soal kondisi jalan dan kemacetan akibat proyek besar.

"Kami ikut merasakan apa yang telah dibuat Bapak Wali Kota. Namun, masih banyak yang harus diperbaiki dan dibenahi, khususnya fasilitas umum. Kondisi jalan saat ini masih semrawut. Saya menilai pembangunan BRT terlalu lama sehingga sering menimbulkan kemacetan,"

— kata Faisal, warga Jalan Gatot Subroto, pada Kamis (12/11).

"Salah satunya pengelolaan parkir. Sekarang Dinas Perhubungan banyak merazia juru parkir tidak resmi yang meresahkan. Ini salah satu pencapaian yang baik dan berdampak bagi masyarakat,"

— ujar Ayudia, yang menilai penertiban parkir menjadi perubahan nyata.

Keluhan pedagang kaki lima dan risiko premanisme

Seorang pedagang kaki lima, Robiatun, menekankan bahwa penertiban perlu diimbangi solusi bagi keberlangsungan usaha kecil. Ia meminta pemerintah menyediakan lokasi berjualan yang layak dan pendampingan.

"Khususnya bagi kami pedagang kaki lima, kami merasa kurang diperhatikan sehingga tidak tahu harus mengadu ke mana... memberikan tempat yang layak, serta pendampingan,"

Robiatun juga menyorot praktik pemalakan dan ancaman penggusuran yang kerap dialami pedagang. Ia mengimbau pemerintah untuk memberantas premanisme agar aktivitas ekonomi dapat berjalan aman.

"Ini juga harus menjadi tugas penting pemerintah untuk memberantas premanisme di Medan agar tidak ada lagi korban pemalakan dan pungutan uang keamanan,"

Harapan kaum muda dan langkah selanjutnya

Mahasiswa juga menuntut perhatian pada sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Menurut Aldi, perlu ruang dan wadah agar lulusan siap bekerja dan memiliki peluang luas di pasar kerja.

"Khususnya di bidang pendidikan. Kami berharap sebagai mahasiswa ada ruang untuk terus mengeksplorasi kemampuan dan wadah bagi mahasiswa... agar ketika tamat kuliah, kami siap bekerja dan memiliki peluang mendapatkan pekerjaan yang luas,"

Secara keseluruhan, berbagai tanggapan menunjukkan harapan besar warga terhadap kepemimpinan dua tahun ini. Warga meminta pemerintah melanjutkan program positif sambil menjawab persoalan mendasar seperti infrastruktur, penataan ruang publik, perlindungan pedagang kecil, dan peningkatan kualitas pendidikan.