Wamenkomdigi: Regulasi Etika AI Harus Mengikat

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan pentingnya tata kelola artificial intelligence yang berbasis nilai dan etika serta didukung regulasi yang mengikat. Pernyataan itu disampaikan saat audiensi dengan Globethics, Kamis, 14 Mei 2026, sebagai respons terhadap tantangan etika dan konflik nilai dalam pengembangan teknologi AI.

Etika harus masuk ke aturan hukum

Nezar menjelaskan bahwa etika dalam pengembangan teknologi perlu diterjemahkan ke dalam aturan hukum agar memiliki kekuatan implementasi. Menurutnya, hanya regulasi yang dapat menyediakan sanksi dan mekanisme yang dapat dipakai untuk menegakkan kepatuhan.

Etika perlu diterjemahkan menjadi regulasi karena regulasi memiliki sanksi dan mekanisme yang mengikat.

Kebangkitan kesadaran perusahaan teknologi

Dalam pertemuan, Nezar mengamati adanya peningkatan kepedulian perusahaan teknologi terhadap aspek etika. Ia menyebut perusahaan mulai merekrut tenaga ahli dari bidang humaniora dan filsafat untuk mengevaluasi dampak produk terhadap masyarakat.

Ini menjadi kemajuan karena ada kepedulian terhadap aspek etika dalam pengembangan teknologi.

Risiko etis bagian dari manajemen risiko

Nezar menilai saat ini risiko etis telah menjadi bagian penting dalam manajemen risiko perusahaan teknologi. Perubahan ini dinilai signifikan karena menunjukkan pergeseran fokus dari sekadar inovasi teknis ke perhatian pada implikasi sosial dan nilai.

Perbedaan nilai antarnegara dan implikasinya

Ia mengingatkan bahwa sebagian besar model generative AI dan large language model dikembangkan di negara-negara Barat. Karena itu, potensi konflik nilai dapat muncul dalam pengolahan data dan pengambilan keputusan berbasis AI jika tidak disesuaikan dengan konteks lokal.

Nezar menegaskan bahwa pengembangan AI di Indonesia harus memperhatikan nilai, norma, dan karakter masyarakat Indonesia agar teknologi yang diterapkan tidak bertentangan dengan konteks sosial budaya nasional.

Dukungan pada Global Ethics Forum

Nezar juga menyampaikan dukungan terhadap rencana penyelenggaraan Global Ethics Forum di Indonesia pada Oktober mendatang. Ia berharap forum ini mendorong lahirnya kesepakatan global mengenai posisi etika dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan.

Implikasinya, pembuat kebijakan dan pelaku industri di dalam negeri perlu mempersiapkan kerangka regulasi yang jelas dan mekanisme penegakan. Selain itu, keterlibatan pakar humaniora serta dialog internasional dianggap krusial untuk memastikan AI berkembang sesuai nilai dan kepentingan masyarakat Indonesia.