Simalungun: RAPBD 2027 Disampaikan Tepat Waktu, TKD Berkurang

SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten Simalungun telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 sesuai jadwal, namun kini harus disesuaikan setelah terjadi pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Simson Tambunan, usai menjelaskan tahapan pembahasan RAPBD 2027 di Pamatangraya, Kamis (12/11/2026).

Rincian anggaran dan jadwal penyampaian

Sekda menjelaskan Ranperda APBD 2027 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang telah disepakati antara Bupati dan pimpinan DPRD pada 27 Agustus 2026.

RAPBD 2027 disusun dengan pagu sekitar Rp 2,4 triliun, dengan asumsi TKD sama seperti tahun 2026, yakni sekitar Rp 1,9 triliun. Ranperda disampaikan ke DPRD pada 4 September 2026, sesuai ketentuan pengajuan paling lambat minggu kedua September.

"Mengapa disampaikan tanggal 4 September, karena berdasarkan ketentuannya harus disampaikan paling lama minggu kedua bulan September... sesuai dengan Permendagri 17 Tahun 2026,"

Sekda menekankan bahwa pembahasan dan persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah harus selesai paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran, sehingga diperkirakan selesai sebelum 30 November 2026.

Pengurangan TKD dan dampaknya

Pada 29 September, Pemkab menerima informasi resmi dari Kementerian Keuangan tentang besaran TKD yang turun menjadi Rp 1,8 triliun. Penurunan ini setara pengurangan sekitar Rp 88,4 miliar dibanding asumsi semula.

Akibat penurunan TKD tersebut, Pemkab harus menyesuaikan rancangan pendapatan dan belanja daerah TA 2027. Dalam nota pengantar keuangan yang disampaikan Bupati pada rapat paripurna 10 November, pagu anggaran masih menggunakan nilai Ranperda sebelum penyesuaian, dan diminta agar dilakukan koreksi sesuai realisasi TKD.

"Disinilah sebenarnya tahapan yang harus dilanjutkan dalam nota jawaban masing-masing fraksi... Karena kita sudah buka, harus dilakukan penyesuaian dan kita berharap pada rapat selanjutnya itulah dibahas tentang penyesuaian dimaksud,"

Proses pembahasan DPRD dan langkah selanjutnya

Sekda menjelaskan alasan mengapa penyesuaian tidak langsung dilakukan saat pagu awal: karena ada kesepakatan awal antara Pemkab dan DPRD yang menjadi dasar penyusunan KUA PPAS. Perubahan harus melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama.

Kepala BPKPD, Simson Tambunan, menegaskan bahwa penyampaian KUA PPAS dan Ranperda APBD 2027 telah mengikuti jadwal tahapan. Dia berharap pembahasan RAPBD tetap berjalan sesuai tata waktu yang ditetapkan DPRD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

"Kita berharap dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 bisa dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan,"

Dengan adanya pengurangan TKD, fokus pembahasan selanjutnya adalah penyesuaian pendapatan dan belanja agar RAPBD 2027 tetap seimbang dan tuntas sebelum batas waktu yang ditetapkan.