Reforma Agraria Simalungun: Kapolres Soroti 9 Kasus dan Prioritas 2027

SIMALUNGUN — Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus menghadiri Rapat Integrasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Simalungun di Aula Kantor Pertanahan, Kamis, 12 November 2026. Rapat membahas hasil survei Kabupaten Simalungun, perkembangan kasus pertanahan, dan prioritas penyelesaian konflik agraria.

Rapat dan peserta

Pertemuan dihadiri Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga dan Kepala Kantor ATR/BPN Simalungun Shafwan SH. Hadir pula unsur Forkopimda, Kejaksaan, Kodim 0207/SML, serta jajaran Satreskrim dan Satintelkam Polres Simalungun.

Rapat merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan pada 22 September 2026 di Aula Balai Harungguan Pemkab Simalungun.

Hasil pendataan dan rencana kampung reforma

Kepala Kantor ATR/BPN Simalungun menjelaskan rapat ini lanjutan dari pendataan lapangan. Pendataan itu dilaksanakan pada 1–10 Oktober 2026 sebagai bagian identifikasi dan inventarisasi data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

"Hari ini kita melaksanakan rapat integrasi dan perencanaan Kampung Reforma Agraria Kabupaten Simalungun tahun 2026, yang akan ditindaklanjuti dengan bimbingan di lokasi Kampung Reforma Agraria Nagori Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean," ucap Shafwan.

Temuan kepolisian: potensi konflik dan catatan prioritas

Dalam sambutannya, Kapolres memaparkan data potensi konflik agraria di wilayah hukum Simalungun. Ia menyebut ada sekitar sembilan kasus agraria yang tercatat saat ini, belum termasuk masalah baru yang muncul.

"Dari sisi sudut pandang kepolisian, potensi konflik terkait agraria di Simalungun sangat banyak. Dari data kami, ada sekitar sembilan kasus agraria di Simalungun, belum lagi masalah-masalah baru yang muncul," ujar AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus.

Kapolres menyoroti pemilihan objek Reforma Agraria tahun 2026 yang mencakup Nagori Simanabun dan Nagori Dolok Saribu Bangun, Kecamatan Silau Kahean. Ia mempertanyakan mengapa beberapa daerah yang sudah lepas dari kawasan hutan melalui TORA, seperti Nagori Sipangan Bolon Mekar pada lahan Porti dan Sidallogan, belum diprioritaskan penyelesaiannya.

"Yang bisa kami lakukan hanya memfasilitasi dan memediasi kedua pihak yang berkonflik dengan melihat bukti-bukti yang bisa ditunjukkan, namun mediasi sifatnya hanya meredam sementara karena akar masalahnya belum selesai," tambah AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus.

Tindak lanjut dan imbauan sosialisasi

Menanggapi masukan Kapolres, Kepala ATR/BPN Simalungun menyatakan dukungan dan menginventarisir permasalahan tanah. Pihak ATR/BPN menyampaikan bahwa daerah yang disoroti akan menjadi prioritas penyelesaian pada 2027.

AKBP Hendri juga mengajak tim GTRA bersama-sama turun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi hukum pertanahan dan langkah pemerintah terkait reforma agraria. Tujuannya agar masyarakat memahami perkembangan informasi dan tidak mudah terprovokasi.

Penutupan

Rapat berakhir pada pukul 16.20 WIB, ditandai dengan penandatanganan berita acara dan sesi foto bersama. Kesepakatan prioritas dan rencana bimbingan lapangan menjadi langkah awal tindak lanjut untuk menyelesaikan konflik agraria di Simalungun.