PN Medan Vonis Bebas Dua Terdakwa Kasus Korupsi Danau Toba

Medan — Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan memutus bebas dua terdakwa dalam perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Pangururan dan Tele Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba Tahun Anggaran 2022 pada Jumat (13/11). Putusan menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi atas dugaan kerugian negara sebesar Rp13,18 miliar.

Siapa yang dibebaskan

Dua terdakwa yang divonis bebas adalah:

• Enda Simakasura Ketaren, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara;
• Edwyn Tresna Nugraha, mantan General Manager PT Yodya Karya Wilayah IV Medan yang bertindak sebagai konsultan pengawas.

Isi putusan

Majelis hakim yang diketuai Mohammad Yusafrihardi Girsang menyatakan dakwaan alternatif kesatu dan kedua jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, hakim membebaskan kedua terdakwa dari seluruh tuntutan.

"Menyatakan perbuatan terdakwa Enda Simakasura Ketaren dan terdakwa Edwyn Tresna Nugraha tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan kedua jaksa penuntut umum,"

Hakim menyampaikan putusan tersebut saat membacakan amar di Ruang Sidang Utama PN Medan.

Dasar dakwaan

Jaksa menuntut kedua terdakwa dengan dua alternatif dakwaan. Alternatif pertama berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sudah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 603 juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Alternatif kedua menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah, juncto Pasal 604 juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Perintah hakim dan pengembalian dana

Majelis hakim memerintahkan agar kedua terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan. Hakim juga memerintahkan pemulihan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya.

Selain itu, hakim membebankan biaya perkara kepada negara. Uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,18 miliar yang sebelumnya dititipkan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diperintahkan dikembalikan kepada PT Hutama Karya (Persero) melalui pihak yang disebut dalam putusan sebagai tersita, Heri Suhendra.

Tuntutan jaksa

Tuntutan jaksa dari Kejaksaan Negeri Samosir berbeda dengan putusan hakim. Sebelumnya, jaksa menuntut masing-masing terdakwa dengan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp100 juta, subsider 60 hari kurungan.

Vonis bebas ini menutup proses peradilan tingkat pertama untuk kedua terdakwa. Para pihak dapat menilai putusan dan menempuh langkah hukum berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.