Puncak Kekeringan Diperkirakan Juli–September 2026

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi El Nino yang diprediksi memuncak pada Juli–September 2026. Imbauan ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan air, ketahanan pangan, serta kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Imbauan keras ke pemerintah daerah

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, menyampaikan langkah konkret yang harus segera diambil daerah. Pemetaan sumber air baku dan kampanye panen air hujan menjadi prioritas.

"Kita harus tetap memastikan masyarakat tetap aman. Kebutuhan air dan pangan terpenuhi, serta aktivitas sosial ekonomi tetap berjalan,"

Daerah juga diminta menyiapkan rencana kontinjensi, seperti mobil tangki air, pemetaan sumber air alternatif, dan mekanisme distribusi air bersih ke wilayah terdampak. Kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan juga ditekankan melalui patroli terpadu bersama TNI, Polri, Manggala Agni, dan relawan.

Prediksi BMKG dan tingkat kekuatan El Nino

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan peluang El Nino mencapai kategori kuat sebesar 98% pada 2026. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyebut indeks ENSO telah mencapai +1,61, menandakan pemanasan permukaan laut di Pasifik tengah-timur.

"BMKG memprediksi peluang intensitas El Nino mencapai level kuat sebesar 98 persen. Kemudian, akan turun secara perlahan,"

BMKG menegaskan bahwa El Nino berbeda dengan musim kemarau tahunan. Namun bila keduanya bertepatan, dampak kekeringan akan jauh lebih besar karena curah hujan turun drastis.

Wilayah dan risiko terdampak

Wilayah selatan khatulistiwa diperkirakan paling terdampak, meliputi Jawa, Bali, NTB, NTT, Sumatera selatan, Kalimantan selatan, sebagian Sulawesi, dan Papua selatan. Sementara beberapa area di barat Sumatera, utara Kalimantan, dan sebagian Papua masih relatif basah karena pola hujan satu musim.

• Risiko kekeringan dan gangguan produksi pangan.
• Peningkatan kebakaran hutan dan lahan, terutama di enam provinsi rawan: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, Kalsel.
• Penurunan kualitas udara dan lonjakan kasus ISPA di perkotaan.

Mitigasi lintas sektor

Pencegahan diprioritaskan, termasuk pemantauan tinggi muka air lahan gambut dan operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Tujuannya menambah cadangan air, membasahi lahan gambut, dan menekan risiko kebakaran sebelum puncak kemarau.

Di sektor pertanian, pemerintah daerah diminta menyesuaikan pola tanam dan mendampingi petani memilih komoditas yang sesuai ketersediaan air. Sektor energi diminta mengantisipasi turunnya volume air di sekitar 220 bendungan yang bisa menurunkan produksi PLTA.

Penutup: koordinasi dan komunikasi kunci

BMKG dan kementerian terkait terus berkoordinasi untuk mitigasi, pemantauan titik panas, dan penyampaian peringatan dini ke daerah. Kepala BMKG menegaskan pentingnya informasi cuaca yang terus diperbarui untuk mengurangi dampak.

"Kita tidak panik. Saya yakin dengan koordinasi lintas sektor yang kuat, kita akan lebih siap menghadapi fenomena El Nino yang bersamaan dengan musim kemarau,"

Persiapan sejak awal dan tindakan terpadu antarinstansi menjadi kunci menahan dampak kekeringan pada Juli–September 2026.