Program JKN Capai 98,6% Kepesertaan, Jadi Fondasi SDM Sehat

Medan, 2 Juli 2026 — Program JKN berperan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. BPJS Kesehatan melaporkan capaian tahun 2025: kepesertaan mencapai 282,7 juta jiwa (98,62%) dan lebih dari 725,3 juta kali pemanfaatan layanan kesehatan selama tahun itu.

Capaian peserta dan pemanfaatan layanan

Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta hampir menyentuh seluruh penduduk Indonesia. Pemanfaatan layanan menembus rata-rata lebih dari 1,9 juta kali per hari, yang menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap program ini.

"Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing," ujar Prihati Pujowaskito.

Inovasi layanan dan jaringan fasilitas

BPJS Kesehatan terus mendorong transformasi digital. Inovasi layanan meliputi Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi via WhatsApp (PANDAWA di 08118165165), dan Care Center 165. Jaringan mitra juga terus meluas dengan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, dan 6.190 fasilitas penunjang.

Keuangan dan tata kelola

Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Kesehatan tercatat sehat dan akuntabel. Aset bersih DJS mencapai Rp30,04 triliun, cukup untuk menutup estimasi klaim selama 1,88 bulan. Hasil investasi tercatat Rp3,94 triliun.

BPJS Kesehatan memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kali berturut-turut. Beberapa indikator tata kelola juga dicatat: skor organisasi 97,67, maturitas GRC 4,01, BEF 685, dan skor integritas KPK 80,48.

Dampak ekonomi dan sosial

Kajian LPEM FEB UI menunjukkan Program JKN memberi kontribusi signifikan pada perekonomian: peningkatan PDB sekitar Rp129 triliun dan penciptaan sekitar 3,5 juta lapangan kerja. Program ini juga menyelamatkan sekitar 8,1 juta orang dari kemiskinan (2018–2019) dan melindungi sekitar 16 juta orang dari risiko jatuh miskin akibat biaya kesehatan.

Tantangan pengendalian biaya dan keberlanjutan

Pada 2025 biaya pelayanan mencapai Rp191,3 triliun, dengan 26,42% digunakan untuk penyakit katastropik, yang sebagian besar dapat dicegah. BPJS menegaskan perlunya langkah promotif dan preventif, perbaikan kualitas layanan, peningkatan kolektabilitas iuran, serta pengendalian biaya agar program berkelanjutan.

"Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi... agar Program JKN tetap berkelanjutan," kata Prihati Pujowaskito.

Pandangan pengawas dan akademisi

"Public Expose merupakan wujud keterbukaan informasi... dan bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan," ujar Stevanus Adrianto Passat.

"Ketahanan pembiayaan Program JKN merupakan kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan... Pembiayaan kesehatan adalah investasi jangka panjang," tutur Telisa Aulia Falianty.

BPJS Kesehatan menilai kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan reformasi pembiayaan berbasis prinsip gotong royong perlu diperkuat agar Program JKN tetap berkelanjutan dan terus mendukung pembangunan SDM menuju Indonesia yang lebih maju.