Prabowo Tegaskan: Tidak Boleh Ada Rakyat Kelaparan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan saat menyampaikan sambutan pada Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu, 19 September 2026. Ia menyatakan Indonesia kaya sumber daya alam dan tanah subur, sehingga pemenuhan pangan menjadi prioritas pemerintah.

Pernyataan Presiden di Resepsi 100 Tahun Gontor

Dalam acara yang dihadiri tokoh pendidikan dan umat, Presiden menyampaikan mandat pemerintah untuk memastikan tidak ada warga yang menanggung lapar. Pernyataan itu menegaskan komitmen negara terhadap kesejahteraan pangan.

"Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia, saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia,"

Fokus pada gizi anak dan akses pangan

Presiden menekankan pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak. Ia menyatakan pemerintah tidak ingin ada anak yang berangkat sekolah dalam keadaan lapar, sehingga perhatian pada pangan anak menjadi bagian kebijakan.

"Saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan,"

Swasembada pangan dan kemandirian

Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pangan, bukan hanya pada beras tetapi juga pada tujuh komoditas pangan lainnya. Pernyataan ini menegaskan arah kebijakan menuju ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan impor.

Komitmen pengentasan kemiskinan

Presiden menyambungkan isu pangan dengan upaya pengurangan kemiskinan. Ia bertekad menghapus kemiskinan dan memenuhi kebutuhan pangan rakyat sebagai bagian dari janji pemerintahan.

"Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Indonesia sudah swasembada pangan, Indonesia sudah bisa menghasilkan makanan untuk rakyatnya sendiri,"

Implikasi dan langkah ke depan

Pernyataan ini menempatkan ketahanan pangan dan gizi anak sebagai prioritas kebijakan publik. Jika diwujudkan melalui program distribusi, dukungan produksi, dan akses ekonomi, target ini berpotensi menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan anak.

Ke depan, perhatian publik akan tertuju pada langkah konkret pemerintah untuk menerjemahkan komitmen tersebut menjadi program yang terukur dan berkelanjutan.