Prabowo Minta Warga Miliki Rekening, BRI dan BSI Siapkan Layanan

Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening perbankan, dan pemerintah menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mempersiapkan penyediaan rekening tersebut. Pernyataan itu disampaikan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 7 September 2026.

Inisiatif penyediaan rekening untuk masyarakat

Instruksi Presiden bertujuan memperluas akses layanan perbankan bagi warga yang belum memiliki rekening. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan BRI dan BSI diminta menyiapkan rekening yang dapat diakses luas oleh masyarakat.

"Tadi Bapak Presiden Prabowo meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," kata Airlangga Hartarto.

Data penduduk dan integrasi sistem pembayaran

Pemerintah akan menggunakan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang akan dipadankan dengan sistem di Bank Indonesia (BI). Padanan data ini dimaksudkan untuk mempermudah proses verifikasi identitas saat pembukaan rekening.

Selain itu, penggunaan sistem pembayaran non tunai akan diperkuat melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sehingga transaksi digital lebih mudah diakses oleh masyarakat yang baru mulai berbanking.

"Data yang dipakai adalah data dari Dukcapil akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment sistemnya. Kemudian gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS," ujar Airlangga.

Target inklusi dan literasi keuangan

Menteri Airlangga menegaskan langkah ini ditempuh untuk mengoptimalkan literasi dan inklusi keuangan di Tanah Air. Pemerintah merencanakan penyaluran berbagai program melalui rekening resmi yang disiapkan.

Menurut survei yang dikutipnya, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,62 persen, sedangkan literasi keuangan berada pada angka 69,57 persen. Angka literasi ini dinilai lebih tinggi bila dibandingkan standar organisasi internasional tertentu.

Pejabat yang hadir dalam rapat

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat negara, serta pimpinan bank milik negara. Para peserta antara lain:

• Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
• Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
• Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
• Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani
• Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
• Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
• Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya
• Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti
• Direktur Utama bank-bank anggota Himbara, termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI

Dengan menargetkan kepemilikan rekening yang lebih luas, pemerintah berharap akses layanan keuangan dan penyaluran program publik menjadi lebih efisien dan terverifikasi.