Prabowo Minta Aparat Introspeksi dan Perkuat Integritas

Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparat negara melakukan introspeksi dan membenahi diri untuk mewujudkan pemerintahan bersih serta bebas korupsi. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 10 Juli 2026. Presiden menegaskan aparatur harus mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Arahan saat peresmian Bendungan Meninting

Dalam sambutannya, Presiden menyoroti pentingnya kesadaran kolektif di kalangan birokrat, militer, dan polisi. Ia mengingatkan bahwa semua atribut dan kehormatan yang dimiliki aparat berasal dari kepercayaan rakyat. Karena itu, setiap pejabat dituntut menjaga amanah dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat.

Saudara adalah milik rakyat, bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu.

Seruan perbaikan diri dan integritas

Presiden menuntut pembenahan internal di tubuh pemerintahan. Ia meminta agar pejabat mawas diri dan memperkuat integritas dalam menjalankan amanah publik. Pernyataan itu juga menegaskan penolakan terhadap praktik korupsi dan penipuan yang merugikan masyarakat.

Saya mohon, perbaiki dirimu, mawas diri, jangan melawan kepada rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan, rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan.

Komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu

Prabowo menyatakan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum berlaku untuk semua warga, tanpa memandang status, jabatan, atau kekuasaan. Pernyataan ini menegaskan upaya pemerintah menghadirkan kepastian hukum dan menindak pelaku penyalahgunaan wewenang.

Kita akan tegakkan hukum, dan hukum itu untuk semua. Bukan hanya untuk orang kuat saja.

Tantangan pemberantasan korupsi

Presiden mengakui upaya pemberantasan korupsi menghadapi resistensi dari kelompok yang memperoleh keuntungan dari praktik korup. Meski demikian, ia menyatakan pemerintah akan melanjutkan perbaikan dan penegakan hukum untuk melindungi kepentingan publik. Menurutnya, prestasi pembangunan harus disertai penguatan integritas birokrasi agar manfaatnya dirasakan rakyat luas.

Pesan Presiden diharapkan mendorong budaya akuntabilitas di seluruh jenjang pemerintahan. Ke depan, fokus akan diarahkan pada penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan transparansi, dan penindakan tegas terhadap pelanggaran. Langkah-langkah tersebut penting agar kepercayaan publik terhadap negara kembali menguat.