DPRD Banyuwangi Minta Posko Pengaduan di Pelabuhan Ketapang

BANYUWANGI — Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, mendorong pembentukan posko pengaduan di Pelabuhan Ketapang usai memediasi sopir truk logistik yang melakukan aksi unjuk rasa dan memblokade penyeberangan pada Senin (28/9/2026). Posko dimaksud untuk menampung aspirasi pengguna jasa terkait keluhan operasional seperti pilih-pilih kapal dan praktik cash back.

Mediasi di lokasi dan keluhan sopir

Made turun langsung ke Pelabuhan Ketapang untuk mendengarkan aspirasi para sopir. Ia menyampaikan bahwa mediasi melibatkan berbagai stakeholder di lokasi.

"Jadi kita bagian dari masyarakat melihat kondisinya seperti ini. Tadi langsung turun ke teman-teman sopir mendengarkan apa jadi aspirasinya,"

"Kita mediasi, ketemu dengan para stakeholder,"

Berdasarkan pengamatan dan data yang diperoleh Tim DPRD, terdapat sejumlah masalah yang menjadi pemicu aksi. Keluhan utama meliputi:

• Praktik pilih-pilih kapal sehingga antrean tidak berjalan adil.
• Isu cash back yang dianggap menghambat proses pelayanan.

"Itu juga menjadi faktor yang menghambat,"

Usulan posko pengaduan dan peran ASDP

Made menyarankan agar PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP) bersama pihak terkait segera membuat posko pengaduan di area Pelabuhan Ketapang. Tujuannya agar setiap pengaduan atau masukan dari pengguna jasa dapat direspons cepat dan terkoordinasi.

"Tadi kita juga saran ke ASDP, tegaskan saja, karena itu salah satu pemicunya juga,"

Menurut Made, penanganan yang tegas dan sistematis dari stakeholder akan mengurangi potensi konflik dan gangguan layanan penyeberangan.

Langkah selanjutnya dan dampak

Jika posko pengaduan dibentuk, pengaduan pengguna jasa dapat tercatat dan ditindaklanjuti lebih cepat. Hal ini diharapkan memperbaiki kelancaran arus logistik dan mengurangi ketegangan antar pelaku layanan di Pelabuhan Ketapang.

Permintaan pembentukan posko ini juga menjadi sinyal bahwa DPRD akan terus memantau implementasi rekomendasi hingga ada perbaikan nyata di lapangan.