DPRD Banyuwangi Minta Posko Pengaduan di Pelabuhan Ketapang
BANYUWANGI — Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, mendorong pembentukan posko pengaduan di Pelabuhan Ketapang usai memediasi sopir truk logistik yang melakukan aksi unjuk rasa dan memblokade penyeberangan pada Senin (28/9/2026). Posko dimaksud untuk menampung aspirasi pengguna jasa terkait keluhan operasional seperti pilih-pilih kapal dan praktik cash back.
Mediasi di lokasi dan keluhan sopir
Made turun langsung ke Pelabuhan Ketapang untuk mendengarkan aspirasi para sopir. Ia menyampaikan bahwa mediasi melibatkan berbagai stakeholder di lokasi.
"Jadi kita bagian dari masyarakat melihat kondisinya seperti ini. Tadi langsung turun ke teman-teman sopir mendengarkan apa jadi aspirasinya,"
"Kita mediasi, ketemu dengan para stakeholder,"
Berdasarkan pengamatan dan data yang diperoleh Tim DPRD, terdapat sejumlah masalah yang menjadi pemicu aksi. Keluhan utama meliputi:
- Praktik pilih-pilih kapal sehingga antrean tidak berjalan adil.
- Isu cash back yang dianggap menghambat proses pelayanan.
"Itu juga menjadi faktor yang menghambat,"
Usulan posko pengaduan dan peran ASDP
Made menyarankan agar PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP) bersama pihak terkait segera membuat posko pengaduan di area Pelabuhan Ketapang. Tujuannya agar setiap pengaduan atau masukan dari pengguna jasa dapat direspons cepat dan terkoordinasi.
"Tadi kita juga saran ke ASDP, tegaskan saja, karena itu salah satu pemicunya juga,"
Menurut Made, penanganan yang tegas dan sistematis dari stakeholder akan mengurangi potensi konflik dan gangguan layanan penyeberangan.
Langkah selanjutnya dan dampak
Jika posko pengaduan dibentuk, pengaduan pengguna jasa dapat tercatat dan ditindaklanjuti lebih cepat. Hal ini diharapkan memperbaiki kelancaran arus logistik dan mengurangi ketegangan antar pelaku layanan di Pelabuhan Ketapang.
Permintaan pembentukan posko ini juga menjadi sinyal bahwa DPRD akan terus memantau implementasi rekomendasi hingga ada perbaikan nyata di lapangan.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
DPRD Sidoarjo Dorong Anggaran Tebus Ijazah Tertahan
Fraksi PDI-P DPRD Sidoarjo mendorong alokasi APBD 2027 untuk menebus ijazah siswa yang ditahan agar tidak me...
Probolinggo Tingkatkan Insentif Guru Ngaji: PDI Perjuangan Minta Keadilan
PDI Perjuangan dukung kenaikan insentif guru ngaji menjadi Rp1 juta, namun minta standar penerima, penyalura...
Diana Sasa Tampung Aspirasi Pendidik PAUD di Magetan
Diana A.V. Sasa menampung aspirasi guru PAUD di Magetan soal sarana, kesejahteraan, dan perlindungan anak se...
Petani Tuban Keluhkan Pupuk Bersubsidi: eRDKK dan Kuota Tak Sesuai
Petani Tuban mengeluh soal eRDKK dan kuota pupuk bersubsidi yang tak sesuai luas lahan; DPRD Jatim janji men...
Rumah Kayu Reyot di Ngawi Ambruk, Penghuni Selamat tanpa Luka
Rumah kayu reyot di Desa Dempel, Ngawi, ambruk pada 19 Nov 2026; seluruh penghuni selamat dan BPBD serta Din...
Ratusan Warga Bersihkan Sungai Trenggalek Antisipasi Banjir
Ratusan warga dan wakil rakyat membersihkan sungai di Trenggalek pada 20 November 2026 untuk mengantisipasi...