Prabowo Luncurkan PLTS 100 GWp untuk Kemandirian Energi

Presiden Prabowo Subianto melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 GWp pada Selasa, 25 Agustus 2026 di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali Gilimanuk, Jembrana. Program ini dimaksudkan menurunkan ketergantungan bahan bakar fosil dan mempercepat kemandirian energi nasional.

Target, jadwal, dan sasaran

Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp selesai pada 2029. Untuk 2026, target awal adalah pembangunan 30 GWp sekaligus penghentian operasi 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

"Presiden telah menginstruksikan agar pembangunan 100 GWp PLTS dipercepat dan diselesaikan pada 2029, dengan efisiensi biaya listrik diperkirakan mencapai Rp73,9 triliun per tahun. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 30 GWp PLTS sekaligus penghentian 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD),"

— kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Potensi dan kondisi saat ini

Data pemerintah menunjukkan potensi energi surya nasional terverifikasi mencapai 3.294 GWp. Namun kapasitas terpasang saat ini masih kecil, sekitar 1,5 GWp. Untuk mencapai target 100 GWp, pembangunan fisik akan dibagi beberapa tahap.

Rincian pelaksanaan dan anggaran

Pemerintah merinci tahap awal pembangunan: tahap pertama 17 GWp dan tahap kedua 18 GWp. Selain itu, sejumlah program pembangkit terdesentralisasi dan bantuan energi disiapkan untuk wilayah tertinggal.

• 15 fasilitas Energi Baru Terbarukan senilai Rp103,3 miliar telah beroperasi.
• Alokasi Rp450,2 miliar untuk 4.259 rumah tangga di 39 lokasi 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
• Tiga lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) senilai Rp50,4 miliar untuk 464 rumah tangga.
• Program Listrik Desa menjangkau 1.403 lokasi di 36 provinsi.
• Sebanyak 220.845 rumah tangga kurang mampu menerima pemasangan listrik gratis.

Dampak sosial dan ekonomi

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL 2025-2034) diproyeksikan mampu membuka hingga 1,7 juta lapangan kerja. Selain itu, efisiensi biaya listrik diperkirakan mengurangi beban subsidi hingga sekitar Rp73,9 triliun per tahun setelah realisasi penuh.

Pengawalan proyek dan penguatan rantai pasok

Pemerintah menegaskan akan mengawal setiap tahapan pembangunan secara bertahap dan terukur. Sektor industri pendukung, termasuk manufaktur komponen baterai dan pembangunan jaringan transmisi, akan dipacu untuk memperkuat rantai pasok domestik.

"Pemerintah memastikan pembangunan PLTS 100 GWp akan terus dikawal secara bertahap dan terukur, sejalan dengan komitmen mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, tangguh, dan kompetitif di bidang energi,"

Implementasi proyek berskala besar ini akan menentukan kecepatan transisi energi nasional dan kesiapan infrastruktur untuk menyerap kapasitas terbarukan dalam beberapa tahun mendatang.