Said Iqbal: Isu PHK Massal Tokopedia Tidak Benar

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal menegaskan isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Tokopedia tidak benar, Rabu, 8 Juli 2026. Klaim bahwa sampai 90% karyawan diberhentikan pasca-akuisisi oleh TikTok merupakan kesalahpahaman data, kata Said Iqbal.

Klarifikasi pemerintah dan verifikasi data

Pemerintah, melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Ketenagakerjaan, melakukan verifikasi operasi perusahaan untuk memastikan kondisi riil. Data resmi yang dihimpun jauh berbeda dari angka yang beredar di media sosial.

Manajemen kedua perusahaan juga telah memberikan penjelasan resmi kepada pihak kementerian untuk mengurangi kepanikan publik dan menjaga stabilitas industri digital nasional.

Apa langkah yang sebenarnya dilakukan perusahaan?

Menurut penjelasan yang diterima pemerintah, tidak ada pemecatan sepihak secara besar-besaran. Perusahaan melaksanakan penataan ulang struktur organisasi internal sebagai bagian dari proses transisi manajemen pasca-akuisisi.

Dalam penataan itu, karyawan yang terdampak diberikan pilihan untuk melanjutkan karier atau memilih opsi lain. Perusahaan berkomitmen mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang berlaku selama proses transisi.

Perlindungan hak karyawan dan kompensasi

Seluruh hak karyawan yang memilih tidak melanjutkan masa bakti dijanjikan akan dibayarkan penuh tanpa potongan. Proses transisi diklaim berjalan kondusif dan diawasi ketat oleh otoritas ketenagakerjaan pusat.

'Kami sudah memanggil manajemen dan memastikan tidak ada PHK massal seperti isu yang berkembang di media sosial,' ujar Said Iqbal.

Dampak pada iklim investasi dan rekomendasi

Pemerintah berharap klarifikasi ini dapat menenangkan iklim investasi di sektor ekonomi digital. Said Iqbal menekankan pentingnya dialog terbuka antara perusahaan dan pemangku kepentingan agar tidak memicu kegaduhan yang merugikan ekosistem ketenagakerjaan.

Langkah verifikasi data dan pengawasan oleh kementerian diharapkan mencegah penyebaran informasi keliru dan memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan nasional.

Catatan: Pernyataan resmi pejabat pada 8 Juli 2026 menegaskan tidak adanya PHK massal; detail lebih lanjut disampaikan oleh pihak perusahaan dan kementerian terkait.