Kemenko PM Perkuat Perlindungan untuk Pengemudi Ojek Online Tuli
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program pemberdayaan: apa dan bagaimana
Kegiatan ini menyasar pengemudi ojek online tuli dengan tujuan memastikan mereka bekerja secara aman dan mandiri. Materi yang diberikan mencakup pengelolaan pendapatan, edukasi keselamatan berkendara, serta akses jaminan sosial melalui skema resmi pemerintah.
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM Dyah Tri Kumolosari menegaskan bahwa akses pekerjaan saja tidak cukup.
"Pemberdayaan tidak cukup hanya membuka kesempatan bekerja. Masyarakat juga perlu dibekali sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan agar mampu menentukan masa depannya sendiri,"
Kebijakan dan dukungan layanan
Pemerintah telah mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Dinas Ketenagakerjaan untuk mendukung rekrutmen inklusif. Selain itu, tersedia bantuan alat bantu kerja untuk penyandang disabilitas.
Perlindungan finansial dan insentif diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026, yang memberikan konsesi biaya minimal 20 persen bagi penyandang disabilitas. Konsesi ini mencakup pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, dan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja disabilitas.
Jaminan sosial dan keselamatan kerja
Program juga mendorong kepesertaan pada jaminan sosial nasional. Menurut Dyah, dua program utama yang relevan adalah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
"BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap risiko kerja dan masa depan pekerja, sementara BPJS Kesehatan memastikan akses layanan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya,"
Pengelolaan pendapatan dan keselamatan
Melalui sesi literasi keuangan, peserta diberi kemampuan mengelola pendapatan secara lebih cermat. Edukasi safety riding ditujukan untuk menurunkan risiko kecelakaan saat beraktivitas di jalan.
"Kelola penghasilan dengan cermat. Rencanakan masa depan dengan matang, utamakan keselamatan setiap kali turun ke jalan,"
Implikasi dan langkah selanjutnya
Inisiatif ini merupakan bagian dari prioritas pembangunan nasional untuk pemberdayaan penyandang disabilitas. Ke depan, pemerintah diharapkan memperluas akses rekrutmen inklusif dan memastikan implementasi kebijakan konsesi biaya di fasilitas pelatihan serta perusahaan.
Program yang menggabungkan pelatihan, perlindungan sosial, dan akses layanan menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi ekonomi dan keselamatan pengemudi ojek online tuli.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...