Nasional

Pemerintah Perjuangkan MBG di Wilayah 3T, Prioritas di Asmat

Bagikan:
Wapres tinjau Sekolah Lapangan Sagu di Asmat terkait program MBG

MBG (Makan Bergizi Gratis) terus diperjuangkan pemerintah di wilayah 3T saat kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ke Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Minggu, 21 Juni 2026. Pemerintah menilai program itu krusial untuk meningkatkan kehadiran sekolah dan menurunkan angka stunting di daerah terpencil.

Kunjungan Wapres ke Asmat

Wapres Gibran meninjau Sekolah Lapangan Sagu di Distrik Agats dan bertemu tokoh agama serta masyarakat setempat. Menurutnya, MBG harus diperluas agar menjangkau lebih banyak anak sekolah, balita, dan ibu hamil di Asmat. Ia menekankan perlunya kerja sama lintas lembaga untuk menerapkan program secara efektif.

Perluasan MBG dan kerja sama lokal

Gibran menyebutkan bahwa implementasi MBG di wilayah 3T perlu melibatkan organisasi lokal. MBG diharapkan bersinergi dengan keuskupan, gereja, dan kantin sekolah agar distribusi dan pengawasan berjalan lebih baik. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan pasokan makanan bergizi berkelanjutan dan tepat sasaran.

"Perlu kita highlight disini bahwa kami memperjuangkan program-program prioritas dari Bapak Presiden di area-area 3T. MBG misalnya harus kita perjuangkan disini di Asmat," kata Wapres usai meninjau Sekolah Lapangan Sagu.

Dampak MBG menurut pemerintah daerah

Bupati Asmat, Thomas E. Safanpo, menyambut positif rencana perluasan MBG. Ia menjelaskan sebelum program berjalan, tingkat absensi sekolah tinggi karena banyak keluarga menganggur.

"Dengan adanya program MBG, itu angka kehadiran anak-anak di sekolah itu meningkat drastis. Terutama di sekolah-sekolah yang menerima manfaat MBG itu, dan ini sungguh amat sangat membantu kita," ujar Bupati Thomas.

Bupati menambahkan bahwa setelah jangkauan penerima manfaat diperluas, program ini berpotensi menurunkan angka stunting di Kabupaten Asmat. Ia menegaskan bahwa sebagai daerah 3T, Asmat sangat membutuhkan intervensi gizi terprogram.

Langkah ke depan

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan menyusun mekanisme distribusi, sumber pembiayaan, dan mitra pelaksana untuk memperluas MBG. Selain itu, monitoring dan evaluasi perlu diperkuat agar program berdampak nyata pada kehadiran sekolah dan status gizi anak.

Jika sinergi antara pemerintah, komunitas agama, dan sekolah berjalan, program MBG berpotensi menjadi contoh intervensi gizi yang efektif di wilayah 3T lainnya.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait