Pemerintah Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat di Papua
Kementerian Sosial melalui BBPPKS Regional VI Papua mempercepat pembangunan empat Sekolah Rakyat permanen di Papua untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pengumuman disampaikan Selasa, 30 Juni 2026, dengan lokasi prioritas di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura.
Pembangunan empat lokasi prioritas
Program ini menargetkan pembangunan secara simultan di empat kabupaten/kota tersebut. Selain itu, pemerintah mengusulkan perluasan ke beberapa kabupaten lain seperti Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom, yang saat ini masih melengkapi persyaratan administrasi.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan pendidikan hingga ke wilayah yang membutuhkan dan mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pendidikan.
Sasaran, konsep, dan mekanisme
Sekolah Rakyat menargetkan peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Program mengusung konsep pendidikan berasrama sehingga kebutuhan dasar siswa disiapkan secara terpadu.
Menurut Kepala BBPPKS Regional VI Papua, pembangunan gedung baru hanya salah satu aspek pelaksanaan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar kondusif yang memungkinkan siswa SD, SMP, dan SMA menempuh pendidikan secara terintegrasi.
"Kami bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,"
"Untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama yang terintegrasi bagi jenjang SD, SMP hingga SMA,"
Dukungan pemerintah daerah dan implementasi
Dukungan dari pemerintah daerah dianggap krusial untuk pelaksanaan di lapangan. Asisten II Setda Kabupaten Jayapura menegaskan pentingnya sinergi pusat-daerah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan lewat sektor pendidikan.
"Sosialisasi ini menjadi bukti dukungan pemerintah daerah terhadap upaya nasional menanggulangi kemiskinan. Tentu khususnya di perdesaan,"
Sinergi tersebut meliputi koordinasi administrasi, penyediaan infrastruktur pendukung, dan pemantauan program agar target penerima manfaat sesuai data DTSEN.
Impak jangka panjang
Dengan percepatan pembangunan, pemerintah berharap lebih banyak anak Papua dari keluarga kurang mampu mendapat akses ke pendidikan berkualitas. Program ini diharapkan mencetak generasi yang lebih berdaya saing dan menjadi fondasi pengentasan kemiskinan berkelanjutan di Tanah Papua.
Keberhasilan program akan bergantung pada kelancaran pembangunan fisik, kelengkapan administrasi, dan sinergi antara pusat dan daerah dalam tahap implementasi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
UMN Dampingi Petani Terapkan IoT dan Energi Surya di Bojong Renged
UMN mendampingi petani dan pembudidaya di Bojong Renged memakai IoT, akuaponik, dan energi surya untuk tingk...
Menko Polkam Ajak Perwira SeskoAD Jadi Pemimpin TNI yang Adil
Menko Polkam Djamari Chaniago minta Perwira SeskoAD siap jadi pemimpin TNI adil, berintegritas, dan melek an...
Digitalisasi Perlinsos Bisa Hemat Anggaran hingga Rp200 Triliun
Bakom: digitalisasi Perlinsos lewat DPI dapat menghemat anggaran negara hingga Rp127–Rp200 triliun dan menin...
Wamen Atip Rasakan Gempa Susulan Saat Keterangan Pers
Wamen Atip merasakan gempa susulan saat memberi keterangan pers virtual terkait gempa M7,7 di NTT, didamping...
Dokkes Polri Bantu Persalinan di Pengungsian Reo
Dokkes Polri mendampingi persalinan di tenda pengungsian Reo, Manggarai, 18 Agustus 2026; ibu dan bayi dinya...
KemenPPPA Dorong Keterwakilan Perempuan di Politik
KemenPPPA gelar FGD pada 20 Agustus 2026 dorong penguatan keterwakilan perempuan, soroti KPU, Bawaslu, dan t...