DPRA Dukung Penyidikan Korupsi Pasokan Batu Bara untuk PLTU

BANDA ACEH — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hasballah S.Ag, menyatakan dukungan penuh terhadap penyidikan Kortas Tipikor Polri atas dugaan korupsi dalam pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Penyidikan itu terkait dengan dugaan penyimpangan yang diduga menyebabkan blackout di Sumatera dan wilayah lain.

Penyidikan resmi dan ruang lingkup

Penyidikan oleh Kortas Tipikor Polri telah ditetapkan pada 4 Juli 2026. Penyidikan ini mengusut dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk PLTU pada periode 2018–2026, menurut keterangan pejabat kepolisian.

Dugaan modus dan perusahaan terduga

Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes De Deo, menyebut penyidik menemukan beberapa pola penyimpangan yang perlu ditindaklanjuti. Modus yang diselidiki meliputi:

• manipulasi dokumen,
• rekayasa kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU,
• pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi pasokan sebenarnya.

Penyidik menduga sedikitnya dua perusahaan, yakni PT OBP dan PT BRA, terlibat dalam penyimpangan tersebut. Hingga kini, penyidik telah memeriksa sekitar 16 saksi dan menganalisis beragam dokumen terkait. Belum ada pihak yang resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Respon DPR Aceh

Hasballah menegaskan penegakan hukum harus berjalan menyeluruh dan profesional. Ia meminta proses penyidikan mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan agar publik dapat melihat langkah hukum yang diambil.

"Proses penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan berpedoman pada prinsip Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, serta tetap menjunjung tinggi independensi."

Ia menambahkan bahwa pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum, karena dugaan korupsi di sektor batu bara tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara tetapi juga berdampak langsung pada pasokan listrik masyarakat.

Dampak finansial dan langkah selanjutnya

Polri memperkirakan dugaan korupsi ini berpotensi menimbulkan kerugian negara sekitar Rp5 triliun. Penyidikan masih berlangsung untuk mengumpulkan alat bukti tambahan dan mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Proses penyidikan yang transparan dan cepat dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik serta memastikan pasokan energi nasional berjalan andal dan akuntabel ke depan.