DPR AS Selidiki Hubungan Infantino dan Trump, FIFA Diminta Keterangan

Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS meminta Presiden FIFA, Gianni Infantino, memberikan keterangan resmi terkait dugaan pengaruh politik dari Presiden AS, Donald Trump. Permintaan tertulis itu diajukan anggota Kongres Jamie Raskin melalui surat pada Selasa, 28 Juli 2026, dengan fokus pada keterkaitan kebijakan FIFA dan kepentingan pemerintahan Trump serta praktik penjualan tiket Piala Dunia.

Permintaan keterangan dan fokus penyelidikan

Surat Raskin meminta Infantino menjalani wawancara resmi yang direkam. Tujuannya untuk menilai apakah keputusan FIFA dipengaruhi kepentingan politik luar organisasi.

Menurut surat tersebut, penyelidikan memusat pada beberapa isu, termasuk kebijakan penghargaan, keputusan disiplin pemain, serta hubungan komersial dan komunikasi antara staf FIFA dengan pihak terkait pemerintahan Trump.

Sorotan pada kantor di Trump Tower dan komunikasi internal

Salah satu poin utama adalah penggunaan ruang kantor FIFA di Trump Tower, Manhattan. FIFA menyatakan sewa kantor itu dibayar sesuai harga pasar. Meski demikian, DPR AS tetap meminta dokumen lengkap terkait aktivitas kantor FIFA di New York dan Miami.

Komite juga menuntut salinan komunikasi antara staf FIFA dan individu atau entitas yang memiliki hubungan dengan pemerintahan Trump. Permintaan dokumen ini dimaksudkan untuk mengungkap ada-tidaknya pengaruh politik terhadap pengambilan keputusan organisasi.

Isu penghargaan dan kasus pemain

Penyelidikan turut menyoroti keputusan FIFA yang memberikan Penghargaan Perdamaian FIFA kepada Donald Trump, langkah yang memicu pertanyaan mengenai independensi organisasi. Selain itu, DPR AS mempertanyakan peran komunikasi politik dalam penanganan kasus kartu merah pemain tim nasional AS, Balogun, yang kemudian kembali bisa tampil di fase gugur.

FIFA membantah adanya campur tangan politik dalam keputusan disiplin. Organisasi menegaskan bahwa setiap keputusan disiplin diambil secara independen sesuai prosedur yang berlaku.

Kontroversi penjualan tiket Piala Dunia

Komite juga menyoroti kebijakan penjualan tiket. Jaksa agung beberapa negara bagian menilai praktik harga yang diberlakukan merugikan konsumen.

• Raskin menyebut harga tiket final yang semula dipasarkan maksimal US$1.550 melonjak hingga hampir US$33.000 untuk beberapa kursi tertentu.
• Ia menuduh FIFA bisa memindahkan pemegang tiket ke kursi yang lebih buruk secara sepihak.

"Tindakan FIFA tampaknya dirancang untuk membujuk Presiden Trump dan pemerintahannya agar mengambil keputusan yang menguntungkan FIFA,"

"Bahkan setelah seorang penggemar membeli tiket, FIFA dapat, atas kebijakannya sendiri, memindahkan mereka ke kursi yang lebih buruk. Ini jelas merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan konsumen,"

Tenggat waktu dan potensi eskalasi penyelidikan

DPR AS memberi batas waktu hingga 9 Agustus 2026 kepada FIFA untuk menyerahkan seluruh dokumen yang diminta. Jika mayoritas politik di DPR berubah setelah pemilu sela, kasus ini berpeluang meningkat menjadi investigasi resmi dengan kewenangan pemanggilan paksa.

Penyelidikan ini menempatkan FIFA di bawah pengawasan legislatif AS untuk menilai sejauh mana organisasi global dapat dipengaruhi oleh aktor politik. Hasil pemeriksaan dapat berdampak pada reputasi dan praktik operasional FIFA ke depan.