Komisi XI Desak Penguatan Pembiayaan Produktif untuk UMKM Sulut

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menegaskan perlunya penguatan akses pembiayaan produktif bagi UMKM Sulawesi Utara agar kapasitas usaha dan daya saing meningkat. Pernyataan itu disampaikan saat Kunjungan Kerja Komisi XI di Manado, Jumat, 18 September 2026, menyusul temuan bahwa kredit UMKM di daerah tersebut lebih banyak terserap untuk konsumsi daripada investasi atau modal kerja.

Kondisi UMKM Sulut dan pola penggunaan kredit

Hekal menyebut pertumbuhan ekonomi Sulut relatif sebanding dengan nasional, namun perkembangan UMKM tertinggal. Data lapangan menunjukkan kecenderungan pemanfaatan kredit untuk kebutuhan konsumsi, bukan untuk penguatan usaha.

"Kita melihat di Sulut ini perkembangan pertumbuhan ekonomi sebetulnya cukup mirip atau setara dengan nasional, hanya saja dari sisi UMKM agak tertinggal. Bahkan dari UMKM yang mendapatkan kredit pun agak lebih besar di konsumsinya ketimbang investasi ataupun kredit modal kerja,"

Upaya memperluas akses pembiayaan dan literasi

Menurut Hekal, akses pembiayaan harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi UMKM. Ia mendorong OJK dan lembaga keuangan memperluas dukungan program pembiayaan yang bersifat produktif.

"Literasi ini harus ditambahkan dan harus digalakkan lagi. Banyak program yang sebenarnya sudah diadakan, tetapi peningkatan dari usaha mikro ke kecil kemudian menengah masih sangat terbatas,"

Hekal menekankan bahwa penguatan akses harus disertai peningkatan literasi keuangan agar pelaku usaha memahami berbagai skema pembiayaan.

Membangun ekosistem pembiayaan bertahap

Komisi XI mendorong pembangunan ekosistem pembiayaan yang memungkinkan pendampingan bertahap sebelum UMKM memenuhi persyaratan perbankan. Contoh alur yang disarankan adalah fasilitasi awal melalui PNM, kemudian peningkatan ke Pegadaian atau bank seperti BRI.

"Dari sebelum mereka layak masuk ke perbankan, mereka bisa difasilitasi, misalnya oleh PNM, kemudian meningkat ke Pegadaian ataupun ke BRI. Itu harus sampai kepada mereka dan memang harus digalakkan,"

Peran Himbara, bank swasta, dan lembaga nonbank

Selain bank-bank milik negara (Himbara), Hekal meminta bank swasta dan lembaga pembiayaan nonbank turut memperluas akses likuiditas. Diversifikasi sumber pembiayaan dinilai penting untuk memperkuat fungsi intermediasi dan memberi pilihan pendanaan bagi UMKM.

"Kita juga sedang memikirkan bagaimana caranya menggalakkan effort ini dari bank-bank swasta, supaya nanti semua bisa ikut berkontribusi menjadi intermediasi,"

Penanganan UMKM terdampak bencana

Hekal mengingatkan perlunya kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit untuk UMKM terdampak bencana. Ia menegaskan bahwa penghapusan utang bukan langkah pertama, namun dapat dipertimbangkan bila usaha benar-benar terhenti.

"Kalau relaksasi dengan dasar yang jelas, itu bahkan kemarin di Undang-Undang P2SK kita memasukkan untuk menghapus utang-utang UMKM. Tentu itu harus ada sebab,"

Ia juga mengimbau masyarakat terdampak untuk berkoordinasi dengan OJK sehingga Komisi XI dapat mendorong dialog antara debitur dan lembaga keuangan.

Langkah ke depan

Komisi XI akan mendorong implementasi rekomendasi yang menitikberatkan pada perluasan pembiayaan produktif, peningkatan literasi, serta peran aktif perbankan dan lembaga nonbank. Penguatan UMKM yang sehat diharapkan memperbesar kontribusi terhadap penerimaan negara dan mengurangi beban APBN untuk bantuan sosial.