Istana Hormati Penggeledahan BGN, Pemerintah Tak Intervensi
Istana Kepresidenan menyatakan menghormati penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu, 2 Juni 2026, dan menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta publik bersabar menunggu hasil penyelidikan resmi dari aparat penegak hukum.
Kronologi penggeledahan
Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN terkait dugaan pelanggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dugaan pelanggaran tersebut terkait masa kepemimpinan Dadan Hindayana di BGN. Penggeledahan berlangsung sebagai bagian dari penyelidikan awal yang kini ditangani aparat hukum.
Menindaklanjuti temuan awal, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah administratif pada 2 Juni 2026 dengan mencopot kepala dan wakil kepala BGN. Pejabat yang diberhentikan antara lain:
- Dadan Hindayana — Kepala BGN
- Lodewyk Pusung — Wakil Kepala BGN
- Sony Sonjaya — Wakil Kepala BGN
Respon Istana dan pernyataan resmi
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penyelidikan merupakan ranah aparat penegak hukum dan publik diminta menunggu hasil resmi. Ia memandang tindakan Kejaksaan sebagai bagian dari penegakan hukum yang diperlukan untuk memperjelas dugaan pelanggaran.
"Marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum menjalankan tugasnya. Kita tunggu bersama hasil yang akan disampaikan,"
Prasetyo mengatakan langkah penegakan hukum ini juga mencerminkan upaya pemerintah memperbaiki tata kelola. Menurutnya, pembenahan manajemen di kementerian dan lembaga diperlukan agar program prioritas nasional berjalan lebih akuntabel.
Dampak pada program dan tindak lanjut
Istana menekankan bahwa perbaikan tata kelola penting untuk menjaga keberlanjutan program prioritas seperti MBG. Pemerintah berharap proses hukum yang transparan dan akuntabel dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program.
Sampai saat ini, Kejaksaan Agung yang memimpin penyelidikan belum merilis keterangan rinci soal temuan atau status perkara. Pemerintah menyatakan akan mengikuti hasil penyelidikan dan melaksanakan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.
Publik diimbau menunggu perkembangan resmi dari pihak berwenang agar proses hukum berjalan tanpa intervensi dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...