Humbahas Percepat Pengakuan MHA lewat Pelatihan Verifikasi

DOLOKSANGGUL, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menegaskan komitmen pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui pelatihan dan verifikasi wilayah adat yang digelar di Hotel Akasi, Selasa (10/11).

Latar belakang dan tujuan kegiatan

Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan membuka kegiatan yang diinisiasi Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sumatera Utara ini. Menurutnya, wilayah adat bukan sekadar batas geografis, melainkan ruang hidup yang mengikat tatanan sosial, nilai budaya, dan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Pelatihan diarahkan untuk menghasilkan verifikator yang mampu menjalankan proses verifikasi dengan kompeten dan objektif. Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat instrumen pemetaan partisipatif agar hasil verifikasi merefleksikan sejarah dan kondisi sesungguhnya di lapangan.

Tantangan pengakuan dan perlindungan

Bupati Oloan mengakui proses pengakuan MHA masih menghadapi sejumlah hambatan. Dua kendala utama yang disebutkan adalah pemetaan wilayah adat dan legalitas yang belum tuntas.

Karena itu, pelatihan dianggap penting untuk membekali peserta dengan keterampilan teknis dan metodologi verifikasi yang dapat meminimalkan potensi konflik antar pihak terkait saat proses di lapangan.

Isi pelatihan dan harapan pemerintah daerah

Kegiatan ini mencakup verifikasi data wilayah adat dan penguatan pemetaan partisipatif. Pemkab menyatakan siap mendukung proses selanjutnya, termasuk upaya mendorong pengakuan formal dan perlindungan wilayah adat.

• Menghasilkan verifikator yang kompeten dan objektif
• Memperkuat metode pemetaan partisipatif
• Meminimalkan potensi konflik melalui verifikasi yang akurat

Implikasi dan langkah ke depan

Dengan penguatan kapasitas verifikator, diharapkan proses pengakuan dan perlindungan hak-hak MHA di Humbahas berjalan lebih terukur dan akurat. Dukungan pemerintah daerah juga diharapkan mempercepat penyelesaian aspek legal dan administrasi yang masih jadi hambatan.

Pelatihan ini menjadi salah satu langkah awal untuk memastikan wilayah adat terdata dengan baik, sehingga identitas budaya dan kelestarian lingkungan yang diikat oleh hukum adat dapat terlindungi secara berkelanjutan.