PLN dan Kejari Padanglawas Sepakati MoU Datun, Tandatangan 19 Nov

SIBUHUAN — Manajemen PT PLN UP3 dan ULP Sibuhuan bertemu dengan Kejaksaan Negeri Padanglawas untuk mempercepat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Pertemuan berlangsung pada Senin, 9 November, dan dijadwalkan penandatanganan MoU pada 19 November 2026.

Rangka pertemuan dan peserta

Pertemuan dipimpin oleh Manager PT PLN UP3, Irham Sofwan, didampingi Manager PT PLN ULP Sibuhuan, Hadi Muhammad. Dari pihak kejaksaan hadir Kepala Kejaksaan Negeri Padanglawas, Hasbi Kurniawan SH MH, yang diwakili Kepala Seksi Intelijen, T Bastanta Tarigan SH, dalam penyampaian informasi pada Selasa, 10 November.

Tujuan dan isi pembahasan

Dalam pertemuan bersifat sederhana itu, agenda tidak sekadar silaturahim. Kedua pihak melakukan koordinasi teknis untuk mempercepat proses finalisasi dan penandatanganan kesepakatan bersama.

Fokus MoU adalah penanganan perkara hukum pada bidang Datun. Ruang lingkup mencakup penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, serta pertimbangan dan tindakan hukum lain yang diperlukan PLN dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan listrik.

Jadwal dan tindak lanjut

Para pihak sepakat menjadwalkan penandatanganan MoU pada 19 November 2026. Setelah penandatanganan, kerja sama akan diimplementasikan melalui berbagai kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan koordinasi dan kapasitas teknis kedua institusi.

Kegiatan peningkatan kapasitas

Sebagai bagian dari implementasi MoU, disepakati pelaksanaan beberapa kegiatan pelatihan dan diskusi. Rencana kegiatan tersebut ditujukan untuk memperkuat pemahaman prosedur hukum yang menjadi ruang lingkup kerja sama.

• Forum Group Discussion (FGD) untuk koordinasi lintas lembaga
• In House Training (IHT) sebagai peningkatan kapasitas internal

Dampak yang diharapkan

Dengan MoU ini, PLN di wilayah Padanglawas dan Padangsidempuan diharapkan mendapat akses terhadap pendampingan dan pertimbangan hukum yang lebih terstruktur. Hal ini juga diharapkan mempercepat penyelesaian sengketa dan meminimalkan risiko hukum yang berpotensi mengganggu pelayanan listrik.

Rencana penandatanganan pada 19 November menjadi langkah awal implementasi kerja sama. Kedua pihak akan melanjutkan koordinasi teknis menjelang tanggal tersebut untuk memastikan semua persyaratan dan agenda acara siap dilaksanakan.