Pemerintah Bahas Rencana Pendidikan Negeri Gratis
Pemerintah membahas rencana memperluas akses pendidikan dengan penyediaan pendidikan negeri secara gratis dalam rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri. Rapat berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 23 September 2026, dan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai perhatian utama.
Rapat terbatas di Istana
Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dan melibatkan Menko PMK Pratikno yang menyatakan program pendidikan menjadi fokus pengembangan SDM. Menurut Pratikno, Presiden menunjukkan perhatian besar terhadap aspek kesehatan dan pendidikan dalam penguatan kapasitas manusia.
Isi pembahasan
Dalam pertemuan tersebut, salah satu topik utama adalah rencana menghadirkan pendidikan negeri gratis untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan. Namun, hingga rapat selesai, skema rinci pelaksanaan program itu belum disepakati dan masih memerlukan kajian lebih lanjut.
"Bapak Presiden konsen sekali dengan pengembangan SDM, baik itu kesehatan atau pendidikan," ujar Pratikno.
"Jadi banyak sekali program-program beliau (Presiden). Utamanya, terobosan luar biasa di bidang pendidikan," tambah Pratikno.
Pratikno juga menyampaikan bahwa dirinya dan kementerian terkait dipanggil untuk mengikuti rangkaian pembahasan bersama pimpinan negara.
"Jadi kami dipanggil ratas. Nanti bersama menteri lain," kata Pratikno.
Kehadiran lintas kementerian
Rapat menyorot karakter lintas sektor kebijakan pendidikan. Sejumlah menteri yang hadir antara lain:
- Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Brian Yuliarto
- Menteri Sosial Saifullah Yusuf
- Menteri PAN-RB Rini Widyantini
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
- Menteri Keuangan Suahasil Nazara
- Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy
- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti
Kehadiran pihak-pihak tersebut mengindikasikan bahwa pembahasan akan mencakup aspek anggaran, regulasi, dan pelaksanaan teknis layanan pendidikan.
Langkah selanjutnya
Pemerintah menyatakan akan melanjutkan pembahasan skema pelaksanaan program pendidikan gratis dalam pertemuan berikutnya bersama Presiden. Detail seperti cakupan layanan, anggaran, dan tahapan implementasi masih harus dirancang bersama kementerian terkait.
Dengan adanya inisiatif ini, pemerintah menunjukkan dorongan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Namun, rincian kebijakan dan waktu pelaksanaan masih menunggu keputusan setelah rangkaian kajian dan koordinasi lintas sektor selesai.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
DPR Minta Evaluasi Keselamatan Pelayaran Usai Kecelakaan KM Virgo
Komisi V DPR minta Dirjen Perhubungan Laut baru evaluasi sistem keselamatan pelayaran setelah kecelakaan KM...
Perludem Tolak Usulan Ambang Batas Capres Dua Fraksi
Perludem menolak wacana ambang batas capres dua fraksi setelah MK membatalkan presidential threshold, menila...
DPR Soroti Masalah Berulang dalam RUU Kawasan Industri
DPR soroti tiga persoalan berulang pengelolaan kawasan industri: tumpang tindih pertanahan, perizinan, serta...
Perludem: Penghapusan Presidential Threshold Perkuat Hak Pilih
Perludem menyambut penghapusan presidential threshold yang membuka lebih banyak pilihan calon dan memperkuat...
Bisindo vs SIBI: Perbedaan Bahasa Isyarat di Indonesia
Bisindo dan SIBI berbeda dalam asal, fungsi, dan struktur; pengakuan bahasa isyarat penting untuk hak komuni...
Guru Non-ASN Bisa Ikut Tes PNS atau PPPK, Pemerintah Siapkan Aturan
Pemerintah membuka akses bagi guru non-ASN mengikuti tes PNS atau PPPK; gaji PNS/PPPK ditanggung pusat dan n...