Wapres Pastikan Penanganan Optimal Korban Keracunan MBG di Batang
Wakil Presiden Gibran Rakabuming menemui orang tua siswa terdampak dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Pasusukan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Senin, 28 September 2026. Ia meminta penanganan optimal bagi korban, menjanjikan investigasi cepat, dan menegaskan perlunya perbaikan tata kelola agar kejadian tidak terulang.
Kunjungan dan permintaan maaf
Dalam pertemuan itu, Wapres menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga siswa yang terdampak. Ia mengakui kekhawatiran orang tua dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti setiap keluhan.
"Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Bapak-Ibu berhak khawatir dengan kondisi saat ini dan saya sangat memahami kekhawatiran Bapak-Ibu semua,"
Tanggapan orang tua dan tuntutan evaluasi
Salah satu orang tua, Faizun, meminta evaluasi menyeluruh terhadap program MBG dan solusi agar kasus serupa tidak muncul lagi. Permintaan ini mendapat respons langsung dari Wapres yang berjanji memperbaiki tata kelola program.
"Kami akan carikan solusi terbaik, Pak. Yang jelas tata kelolanya harus diperbaiki sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi,"
Proses investigasi dan keterbukaan
Wapres menekankan bahwa proses investigasi sedang berjalan. Ia meminta agar penyelidikan dilakukan cepat dan hasilnya diinformasikan kepada keluarga korban secara terbuka dan transparan.
"Proses investigasi sedang berjalan. Tapi saya pastikan dilakukan dengan cepat dan hasil investigasi akan diinformasikan kepada Bapak-Ibu secara terbuka dan transparan,"
Koordinasi lintas sektor dan penanggung jawab
Di akhir pertemuan, Wapres meminta pemerintah daerah menetapkan penanggung jawab atau person in charge (PIC) lintas sektor. Tujuannya agar setiap keluhan terfollow up jelas dan sistem pengawasan diperkuat.
"Setiap keluhan orang tua atau keluarga korban harus ditindaklanjuti. Pak Bupati, tolong tentukan PIC lintas BGN, Dinkes, Disdikbud, dan Pemkab untuk menjawab isu kesehatan, layanan siswa,"
Wapres menegaskan kunjungan itu sebagai bentuk perhatian langsung pemerintah untuk memastikan korban tertangani dengan baik dan keluarga mendapatkan kepastian. Ia kembali meminta pengawasan diperkuat untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Implikasi dan langkah ke depan
Kasus ini menempatkan fokus pada pengelolaan program MBG di tingkat daerah. Investigasi yang cepat dan penunjukan PIC lintas sektor diharapkan mempercepat perbaikan tata kelola. Keluarga menunggu hasil penyelidikan dan tindakan nyata dari pemerintah daerah serta pusat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kapasitas Lapas Cibinong 216%: DPR Minta Penjelasan
Komisi XIII DPR sebut Lapas Kelas IIA Cibinong overkapasitas 216% per 27 Sep 2026 dan minta penjelasan distr...
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, Pemerintah Sebut Faktor Avtur dan Geopolitik
Menteri Haji menyebut biaya haji 2027 berpotensi naik akibat kenaikan avtur dan situasi geopolitik; angka ma...
DPR Dorong Audit Lapas usai Temuan 'Kluster Mewah' Cibinong
Komisi XIII DPR dorong audit tata kelola lapas setelah temuan 'kluster mewah' di Lapas Cibinong, termasuk us...
Temuan 'Kluster Mewah' Tegaskan Masalah Tata Kelola Lapas
Ombudsman sebut temuan "kluster mewah" di Lapas Cibinong mempertegas masalah tata kelola, termasuk overcapac...
Presiden Panggil Menhaj dan Wamenhaj Bahas Biaya Haji 2027
Presiden Prabowo memanggil Menhaj dan Wamenhaj ke Istana, 28 Sep 2026, untuk membahas BPIH 2027 dan rekonstr...
Subsidi LPG 3 Kg Dipangkas 2027: Alasan KemenESDM
Pemerintah menurunkan alokasi subsidi LPG 3 kg menjadi 8.000 metrik ton dalam RAPBN 2027 untuk kurangi impor...