PDIP DPRD Ponorogo Dukung Pembentukan Lima Desa Baru
Ponorogo — Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Ponorogo menyatakan dukungan terhadap pembentukan lima desa baru yang sedang dibahas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Pernyataan itu disampaikan saat rapat paripurna DPRD, Rabu, 17 Juni 2026, di ruang rapat paripurna DPRD Ponorogo.
Ringkasan raperda dan desa yang diusulkan
Raperda yang dibahas berisi usulan pemekaran dan pembentukan lima desa baru. Usulan berasal dari hasil proses administrasi di tingkat kecamatan dan desa persiapan. Kelima desa yang diusulkan adalah:
- Desa Sambiganen (Kecamatan Ngrayun)
- Desa Galih (Kecamatan Ngrayun)
- Desa Ngandel (Kecamatan Ngrayun)
- Desa Pucak Mulyo (Kecamatan Ngrayun)
- Desa Argo Mulya (Kecamatan Slahung)
Dukungan dan apresiasi Fraksi PDIP
Juru bicara Fraksi PDIP, Siswandi, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo atas upaya mempersiapkan pemekaran desa. Ia menilai proses pendampingan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), pemerintah kecamatan, dan pihak desa sudah berjalan.
"Fraksi PDIP maPAN mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas penyusunan rancangan perda pembentukan lima desa ini. Saya kira pemerintah daerah, khususnya Dinas PMD bersama pemerintah kecamatan dan desa terkait, telah melakukan pendampingan terhadap tahapan-tahapan desa persiapan," ujar Siswandi.
Catatan penting sebelum pembentukan definitif
Meskipun mendukung, Fraksi PDIP meminta beberapa persyaratan dipastikan terpenuhi sebelum raperda disahkan. Catatan itu mencakup kesiapan aparatur desa, kelengkapan data administrasi kependudukan, dan kejelasan batas wilayah.
Siswandi menekankan perlunya bukti kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya. Ia meminta penjelasan terkait identitas administrasi kependudukan, identitas surat tanah, hingga bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau surat lain yang relevan.
Aspek fiskal dan perencanaan anggaran
Fraksi PDIP juga menyorot kemampuan fiskal daerah. Mereka mengingatkan agar pemekaran tidak membebani anggaran tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut fraksi, pemerintah daerah perlu menyiapkan perencanaan anggaran yang matang agar pembentukan desa baru berkelanjutan dan memberikan layanan publik yang memadai.
Proses legislasi dan tindak lanjut
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menegaskan bahwa usulan pemekaran lima desa bukan proses instan. Menurutnya, pembentukan desa ini telah melalui serangkaian tahapan sebelum masuk pembahasan raperda di DPRD.
"Pemekaran lima desa ini sebenarnya sudah berproses cukup lama dan saat ini memasuki tahapan pembahasan Raperda. Seluruh fraksi sepakat bahwa Raperda ini layak untuk dibahas lebih lanjut di DPRD Kabupaten Ponorogo," kata Dwi Agus Prayitno.
Raperda akan dilanjutkan ke pembahasan teknis di DPRD. Pemerintah daerah diminta melengkapi dokumen pendukung dan perhitungan fiskal agar pembentukan desa dapat memberikan manfaat langsung bagi warga.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
DPRD Minta Pemprov & BBWS Koordinasi Rawat Kali Perbatasan Surabaya
Ketua Komisi C DPRD Surabaya minta Pemprov Jatim dan BBWS koordinasi dengan daerah tetangga untuk bersihkan...
Puan Maharani Raih AIPA Distinguished Service Award 2026
Puan Maharani menerima AIPA Distinguished Service Award 2026 di Manila atas kontribusi memperkuat diplomasi...
Bimtek Pengelolaan Sampah di Sumenep, Warga Didorong Aktif
Bimtek pengelolaan sampah di Desa Marengan Daya, Sumenep mendorong peran warga dengan pelatihan, bak sampah,...
Pemkab Banyuwangi Anggarkan Rp9,37 M untuk 13.392 Guru Ngaji
Pemkab Banyuwangi mengalokasikan Rp9,37 miliar untuk insentif 13.392 guru ngaji pada 2026 sebagai dukungan p...
Soekarno Run 2026 di Ngawi Siap Digelar, Hadiah Rp150 Juta
Soekarno Run 2026 di Ngawi digelar 29 November dengan target ribuan peserta dan total hadiah Rp150 juta.
Reses Lasmiran di Batokan: Aspirasi Warga dan Raperda Pilkades
Lasmiran menggelar reses di Batokan (20/11/2026) untuk serap aspirasi warga dan bahas Raperda Pilkades, kelu...