Kemenhut: Pemanfaatan Hutan Lestari Jaga Kelestarian
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan upaya menjaga kelestarian, bukan merusak. Pernyataan itu disampaikan Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, Krisdianto, saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 26 Juni 2026. Tujuannya untuk mengubah persepsi masyarakat yang masih mengaitkan penebangan pohon dengan perusakan hutan.
Pengelolaan hutan lestari dan batas tebangan
Kemenhut menjelaskan pemanenan kayu mengikuti aturan ketat dan mekanisme pengawasan. Setiap kegiatan tebang dilakukan berdasarkan Annual Allowable Cut (AAC), atau batas tebangan tahunan, sehingga pemanfaatan tetap berada dalam daya dukung ekosistem.
Target kita adalah memberitahukan kepada masyarakat bagaimana pengelolaan hutan lestari dilakukan. Ketika pohon ditebang, sudah ada kewajiban untuk menanam kembali dan seluruh prosesnya mengikuti ketentuan yang berlaku.
Penekanan pada kewajiban menanam kembali dan proses yang teratur dimaksudkan untuk memastikan regenerasi dan keberlanjutan fungsi hutan.
Risiko hutan yang tidak dikelola
Menurut Krisdianto, hutan yang dibiarkan tanpa pengelolaan juga menimbulkan risiko serius. Penumpukan biomassa di lantai hutan meningkatkan potensi kebakaran. Selain itu, kayu yang terbawa aliran air dapat memperbesar risiko banjir dan longsor pada musim hujan.
Pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan nilai ekonomi
Peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfy Abdullah, menambahkan bahwa pemanfaatan hasil hutan sesungguhnya bisa memperkuat kelestarian kawasan. Ia memberi contoh beberapa komoditas bernilai tinggi selain kayu.
Memanfaatkan hutan dan hasil-hasil hutan merupakan bagian dari menjaga kelestarian hutan. Jika pemanfaatannya dibatasi, justru kita tidak mendukung konsep kelestarian itu sendiri.
Lutfy mencontohkan hasil hutan non-kayu seperti gaharu, nira, dan asap cair yang punya potensi ekonomi tinggi jika dikelola baik. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas nonkehutanan.
Upaya meningkatkan nilai ekonomi hutan dimaksudkan agar keberadaan kawasan hutan tetap terjaga sekaligus memberi manfaat optimal bagi masyarakat sekitar.
Dengan pengelolaan yang terukur dan pemanfaatan hasil hutan yang berkelanjutan, kementerian berharap fungsi ekosistem tetap terlindungi sambil membuka peluang ekonomi bagi komunitas lokal.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...