Menteri PANRB: ASN Harus Sampaikan Informasi Publik yang Akurat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan aktif menyampaikan informasi publik yang akurat kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan tertulis pada Jumat, 26 Juni 2026, dengan alasan bahwa informasi publik merupakan aset strategis yang memengaruhi keputusan publik dan membangun kepercayaan.

Peran ASN dalam penyampaian informasi publik

Rini menegaskan bahwa ASN sebagai bagian dari pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang benar dan dapat diakses. Ia menyebut keterbukaan informasi bukan sekadar memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga sarana pelayanan kepada publik.

"Kita sebagai ASN bagian dari pemerintah punya kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat. Karena salah satu tugas kita adalah melayani publik untuk itu kita harus menciptakan kepercayaan publik,"

Keterbukaan sebagai instrumen tata kelola

Menurut Rini, keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Informasi yang terbuka membantu masyarakat memahami proses pemerintahan dan memungkinkan pengawasan publik.

"Ketika informasi tersedia secara terbuka dan mudah diakses, masyarakat dapat memahami proses pemerintahan dengan lebih baik. Sehingga mendorong memberikan masukan yang konstruktif, serta ikut mengawasi jalannya kebijakan publik,"

Langkah yang disarankan

Untuk mewujudkan informasi publik yang berkualitas, Menteri PANRB mendorong pendekatan teknologi dan peningkatan kapasitas aparatur. Pendekatan ini bertujuan agar informasi tersedia secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

• Teknologi: memanfaatkan platform digital agar informasi mudah diakses oleh publik.
• Penguatan kapasitas: pelatihan bagi ASN untuk menyusun dan menyajikan informasi yang akurat.
• Kualitas informasi: memastikan data dan narasi mendukung transparansi serta akuntabilitas.

Tantangan dan kebutuhan jangka panjang

Rini mengakui bahwa membangun keterbukaan informasi tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan upaya berkelanjutan agar informasi tidak hanya tersedia, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan penekanan pada teknologi dan kapasitas ASN, kementerian berharap proses keterbukaan berjalan lebih sistematis dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik serta tata kelola pemerintahan.