Menteri PANRB: ASN Harus Sampaikan Informasi Publik yang Akurat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan aktif menyampaikan informasi publik yang akurat kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan tertulis pada Jumat, 26 Juni 2026, dengan alasan bahwa informasi publik merupakan aset strategis yang memengaruhi keputusan publik dan membangun kepercayaan.
Peran ASN dalam penyampaian informasi publik
Rini menegaskan bahwa ASN sebagai bagian dari pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang benar dan dapat diakses. Ia menyebut keterbukaan informasi bukan sekadar memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga sarana pelayanan kepada publik.
"Kita sebagai ASN bagian dari pemerintah punya kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat. Karena salah satu tugas kita adalah melayani publik untuk itu kita harus menciptakan kepercayaan publik,"
Keterbukaan sebagai instrumen tata kelola
Menurut Rini, keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Informasi yang terbuka membantu masyarakat memahami proses pemerintahan dan memungkinkan pengawasan publik.
"Ketika informasi tersedia secara terbuka dan mudah diakses, masyarakat dapat memahami proses pemerintahan dengan lebih baik. Sehingga mendorong memberikan masukan yang konstruktif, serta ikut mengawasi jalannya kebijakan publik,"
Langkah yang disarankan
Untuk mewujudkan informasi publik yang berkualitas, Menteri PANRB mendorong pendekatan teknologi dan peningkatan kapasitas aparatur. Pendekatan ini bertujuan agar informasi tersedia secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Teknologi: memanfaatkan platform digital agar informasi mudah diakses oleh publik.
- Penguatan kapasitas: pelatihan bagi ASN untuk menyusun dan menyajikan informasi yang akurat.
- Kualitas informasi: memastikan data dan narasi mendukung transparansi serta akuntabilitas.
Tantangan dan kebutuhan jangka panjang
Rini mengakui bahwa membangun keterbukaan informasi tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan upaya berkelanjutan agar informasi tidak hanya tersedia, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Dengan penekanan pada teknologi dan kapasitas ASN, kementerian berharap proses keterbukaan berjalan lebih sistematis dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik serta tata kelola pemerintahan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...