Diskon PBB Medan hingga 75%: Bapenda Buka sampai 31 Juli 2026

Medan — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan mengajak wajib pajak memanfaatkan Program Gebyar Semarak PBB yang memberikan potongan pokok PBB hingga 75 persen dan pembebasan sanksi administratif. Program ini berlaku hanya sampai 31 Juli 2026.

Apa yang ditawarkan dan siapa berhak

Pemerintah Kota Medan memberikan keringanan untuk tunggakan PBB. Potongan pokok PBB 75 persen berlaku untuk Tahun Pajak 1994–2011. Sementara potongan 50 persen diberikan untuk Tahun Pajak 2012–2025 dengan nilai pokok pajak di bawah Rp2.000.000. Selain potongan pokok, sanksi administrasi atau denda juga dibebaskan selama pembayaran dilakukan pada periode program.

Cara pembayaran dan proses otomatis

Kepala Bapenda Kota Medan, Dr. M Agha Novrian SSTP MSi, menjelaskan bahwa wajib pajak tidak perlu mengurus berkas atau mengajukan permohonan khusus. Selama pembayaran dilakukan pada 1–31 Juli 2026, sistem akan secara otomatis menghitung potongan dan pembebasan denda sesuai ketentuan.

"Program ini kami hadirkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melunasi kewajiban PBB. Kami mengimbau masyarakat agar segera memanfaatkannya sebelum berakhir pada 31 Juli 2026," kata Agha Novrian.

Ia menegaskan lagi bahwa seluruh proses didukung oleh sistem. Wajib pajak hanya perlu melakukan pembayaran lewat saluran resmi.

Saluran pembayaran yang tersedia

Pembayaran PBB dapat dilakukan di banyak kanal resmi, sehingga memudahkan masyarakat tanpa harus datang ke kantor Bapenda. Kanal yang disediakan antara lain:

• Bank: Bank Sumut, BCA, BRI, BSI, CIMB Niaga, OCBC NISP, BTN, Bank Sinarmas, UOB
• Marketplace: Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli
• Dompet digital: OVO, DANA, LinkAja
• Gerai ritel: Indomaret dan Alfamart
• Kantor Pos Indonesia

Untuk melakukan pembayaran, siapkan Nomor Objek Pajak (NOP) dan tahun pajak atau SPPT PBB.

Imbauan dan konsekuensi setelah program

Bapenda mengingatkan agar warga tidak menunggu hingga hari terakhir. Pembayaran lebih cepat memastikan manfaat program langsung didapatkan. Setelah 31 Juli 2026, ketentuan pembayaran PBB akan kembali ke aturan normal tanpa potongan khusus ini.

"Jangan menunggu hingga hari terakhir. Semakin cepat dibayarkan, semakin cepat pula masyarakat memperoleh manfaat program ini," ujar Agha Novrian.

Program ini dimaksudkan untuk membantu pelunasan tunggakan dan meningkatkan kepatuhan membayar pajak daerah, sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan kota.