DPR Setujui Pagu Indikatif Kemenhub 2027 Rp28,34 Triliun

Kementerian Perhubungan menerima persetujuan pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp28,34 triliun. Keputusan itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026. Anggaran disiapkan untuk mendukung keselamatan, konektivitas, dan pelayanan transportasi nasional.

Ringkasan anggaran 2027

Selain pagu indikatif, Kementerian Perhubungan melaporkan kebutuhan dan status pendanaan strategis. Beberapa angka kunci disampaikan untuk menggambarkan gap antara kebutuhan dan alokasi saat ini.

Kebutuhan prioritas program

Kementerian menyoroti beberapa kebutuhan utama yang masih memerlukan dukungan tambahan. Fokus ditujukan pada peningkatan keselamatan serta pelayanan dasar bagi masyarakat. Angka kebutuhan rinci mencakup keselamatan transportasi sebesar Rp7,98 triliun dan pelayanan prioritas sebesar Rp9,17 triliun. Selain itu, ada alokasi untuk layanan perintis yang juga membutuhkan pendanaan tambahan.

Alokasi dan tujuan program

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyatakan penyusunan program dan anggaran 2027 diutamakan untuk keselamatan dan pemerataan pembangunan. Dia menekankan pentingnya dukungan anggaran agar target pembangunan transportasi tercapai.

"Masih terdapat sejumlah program prioritas, khususnya pada aspek keselamatan, pelayanan dasar, dan konektivitas wilayah yang memerlukan dukungan anggaran tambahan. Ini sangat penting agar target pembangunan transportasi di tanah air dapat tercapai secara optimal,"

Respons DPR dan langkah lanjutan

Komisi V DPR menyambut laporan dan berjanji memperjuangkan peningkatan anggaran kementerian. Ketua Komisi V, Lasarus, menegaskan bahwa peningkatan itu akan diajukan sesuai mekanisme perundang-undangan untuk membiayai program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat.

"Selanjutnya, Komisi V DPR RI akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat. Sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan,"

Implikasi dan prospek

Meski pagu indikatif telah disetujui, terdapat gap pendanaan signifikan yang harus ditutup agar program keselamatan dan konektivitas berjalan optimal. Pemerintah dan DPR akan melanjutkan pembahasan untuk merealisasikan usulan tambahan sebesar Rp20,11 triliun. Keputusan akhir akan menentukan capaian layanan transportasi dan keberlangsungan operasional Kementerian Perhubungan pada 2027.