P3-TGAI Aceh Tenggara Diduga Dimanipulasi, 204 Jaringan Terlibat
KUTACANE — Proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) 2026 di Kabupaten Aceh Tenggara disorot publik setelah muncul dugaan manipulasi pelaksanaan. Program yang semestinya berbasis peran serta kelompok tani itu dinilai banyak dikerjakan tanpa keterlibatan petani dalam perencanaan dan pelaporan.
Temuan dan dugaan manipulasi
Aktivis anti-korupsi lokal melaporkan ada pengakuan dari petani bahwa mereka tidak dilibatkan pada tahap perencanaan maupun pelaporan progres pembangunan irigasi. Pekerjaan proyek disebut sedang dikebut, namun partisipasi masyarakat tampak minimal.
"Banyak yang dimanipulasi, dugaan ini atas pengakuan masyarakat petani yang mengaku tidak disertakan dalam perencanaan maupun pelaporan progres pembangunannya,"
Pengakuan serupa datang dari pengurus Kelompok Tani, yang tercatat sebagai pelaksana, tetapi mengaku tidak mengetahui detail pelaksanaan proyek yang mengatasnamakan kelompok mereka.
Modus indikatif
Menurut aktivis tersebut, proyek yang mestinya digerakkan oleh Kelompok Tani justru diduga dikerjakan oleh pihak lain. Mereka diduga bekerja sama dengan oknum yang menggunakan nama Kelompok Tani untuk menjalankan proyek.
"Proyek itu, diduga dikerjakan oleh pihak-pihak lain yang bekerjasama dengan pihak tertentu yang mengatasnamakan nama Kelompok Tani,"
Respons politik dan cakupan proyek
Ketua DPD II PKB Aceh Tenggara menyatakan pihaknya akan memastikan jumlah irigasi yang dikerjakan melalui program tersebut. Menurut pernyataannya, ada puluhan jaringan yang terlibat dan pelaksanaannya melibatkan unsur politik.
"Sejauh ini setahu saya sejumlah 204 jaringan irigasi, namun terkait pelaksanaannya melibatkan dari perwakilan Partai Golkar, Gerindra, PKS dan lain-lain. Artinya, kegiatan ini bukan hanya bernaung dari Partai PKS,"
Pernyataan ini menunjukkan proyek tidak hanya melibatkan pemerintahan teknis, tetapi juga representasi partai politik di tingkat lokal.
Dampak dan langkah selanjutnya
Jika benar petani tidak terlibat, keberlanjutan dan manfaat proyek irigasi bagi komunitas pertanian diragukan. Selain itu, dugaan pemanfaatan nama Kelompok Tani berpotensi menimbulkan konflik internal dan masalah akuntabilitas dana.
Pihak terkait di daerah menyatakan akan menindaklanjuti dan memastikan jumlah serta pelaksana proyek, sejalan dengan kebutuhan transparansi pelaksanaan program P3-TGAI di Aceh Tenggara.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
DPRD Sumut Belum Putuskan Larangan Vape, Butuh Kajian Hukum dan Kesehatan
DPRD Sumut masih mengkaji revisi Perda terkait vape; belum diputuskan larangan total atau pengendalian ketat...
Data Desil Tak Akurat, Bantuan Pendidikan Berisiko Salah Sasaran
Rapidin Simbolon minta evaluasi data desil yang dinilai keliru karena berisiko membuat keluarga miskin kehil...
DPRD Minta Dinas LHK Tegas soal Alat Berat dan Motor Trail di Sibayak
DPRD Sumut mendesak Dinas LHK tegas menindak alat berat dan motor trail yang melintasi Gunung Sibayak meski...
Polsek Na IX-X Tangkap Tersangka Sabu di Labuhanbatu Utara
Polsek Na IX-X menangkap Longgom (23) di Labuhanbatu Utara, menyita sabu bruto 2,71 gram dan sejumlah alat i...
Polsek Tanjung Beringin Tangkap Perempuan Pemilik 12 Paket Sabu
Personel Polsek Tanjung Beringin menangkap perempuan pemilik 12 paket sabu di Dusun XIII, Desa Pekan Tanjung...
DPRD Medan Pertanyakan Dana dan Urgensi Program Sapa Warga
DPRD Medan minta penjelasan sumber anggaran dan urgensi program Sapa Warga serta keterlibatan fraksi dalam p...