Politik

DPRD Minta Copot Ornamen Lampu yang Dipaku pada Pohon di Jember

Bagikan:

JEMBER — Penataan kawasan Foodstreet di Jalan Kartini, Jember, memicu protes lingkungan setelah ornamen lampu berbentuk daun tembakau dipaku pada sekitar 20 pohon. Komisi B DPRD Jember meminta evaluasi dan pencopotan ornamen itu dalam rapat penyelarasan APBD 2027 pada Jumat, 13 November 2026.

Kritik dari DPRD

Ketua Komisi B, Candra Ary Fianto, menyatakan pemasangan ornamen dengan cara dipaku bertentangan dengan kebijakan pelindungan lingkungan. Ia menyoroti inkonsistensi antara larangan memaku atribut dan praktik yang dilakukan oleh pelaksana penataan kawasan.

"Partai politik saja, misalkan, memasang atribut dengan cara dipaku dilarang. Ini kok malah Pemkab Jember memasang ornamen lampu dengan cara dipaku. Kami minta kepada Dinas Koperasi agar mengevaluasi itu dan dicopot," kata Candra.

Aturan dan Risiko Kerusakan Pohon

Komisi B menegaskan pemasangan paku pada batang pohon berkonsekuensi terhadap kesehatan tanaman. Mereka merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melarang tindakan yang bisa merusak pohon.

Candra menambahkan bahwa paku dapat menimbulkan luka pada pohon sehingga meningkatkan risiko penyakit dan kematian. Permintaan evaluasi disampaikan agar metode pemasangan diubah tanpa merusak vegetasi jalan.

Penataan Foodstreet Jalan Kartini

Pemkab Jember tengah menata Jalan Kartini sebagai ruang kuliner malam atau Foodstreet. Pekerjaan yang sudah dilakukan meliputi pemasangan paving trotoar, jalur pemandu bagi penyandang tunanetra, dan penggantian lapisan aspal dengan material khusus.

Selain itu, ornamen lampu berwarna merah muda dipasang di sepanjang kanan-kiri jalan untuk menegaskan identitas kawasan. Namun metode melekatkan lampu pada batang pohon kini jadi sorotan dan diminta dikaji ulang.

Kondisi Lapangan dan Tindak Lanjut

Berdasarkan pantauan, pohon-pohon yang dipaku ornamen membentang dari utara ke selatan sepanjang Jalan Kartini. Komisi B meminta Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan meneruskan keluhan ini kepada kontraktor atau pihak yang mengerjakan penataan kawasan.

Permintaan evaluasi bertujuan mencari alternatif pemasangan yang aman bagi pohon, seperti tiang penyangga terpisah atau pengait noninvasif. Upaya ini diharapkan menjaga keseimbangan antara estetika kota dan perlindungan lingkungan.

Pemkab dan dinas terkait diperkirakan akan menindaklanjuti masukan DPRD dalam beberapa hari mendatang untuk melakukan penyesuaian teknis.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait