Politik

Bupati Sumenep: Pajak Kunci Pembiayaan Pembangunan Daerah

Bagikan:
Bupati Achmad Fauzi berbicara dalam HLM TP2DD soal pajak di Sumenep

SUMENEP — Bupati Sumenep Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan pentingnya kepatuhan membayar pajak untuk menopang pembangunan daerah. Pernyataan itu disampaikan pada High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta kegiatan optimalisasi pemungutan PKB dan apresiasi wajib PKB, Jumat (13/11/2026) di Ballroom Hotel Myze.

Peran pajak bagi pelayanan publik

Fauzi menjelaskan bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif. Menurutnya, penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan utama untuk menjalankan program pemerintah dan memenuhi kebutuhan publik.

“Pajak merupakan instrumen utama pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Fauzi.

Ia menegaskan bahwa dukungan penerimaan negara dan daerah yang berkelanjutan dibutuhkan untuk membiayai pendidikan, infrastruktur, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ajakan kepada aparatur dan masyarakat

Selain menyerukan kepatuhan publik, Fauzi meminta aparatur pemerintah memberi contoh. Kesadaran membayar pajak menurutnya harus dibangun bersama sebagai bagian tanggung jawab warga negara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak hanya soal fisik. Sektor pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial juga memerlukan anggaran yang bersumber dari pajak.

Apresiasi sebagai motivasi

Pemerintah Kabupaten Sumenep memberi apresiasi kepada warga yang sudah memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemberian penghargaan ini dimaksudkan untuk mendorong tingkat kepatuhan lebih luas.

“Kami mengapresiasi masyarakat yang telah taat membayar PBB dan PKB. Bagi masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya, kami berharap segera melakukan pembayaran,” imbuh Fauzi.

Fauzi menambahkan bahwa hasil pajak akan dikembalikan dalam bentuk layanan dan program yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat.

Gambaran ke depan

Peningkatan kepatuhan pajak menjadi salah satu prasyarat agar rencana pembangunan daerah berjalan optimal. Dengan digitalisasi pemungutan serta upaya apresiasi, pemerintah berharap penerimaan pajak meningkat dan distribusi manfaatnya lebih merata.

Langkah-langkah itu penting untuk memastikan pembiayaan program publik tetap berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat Sumenep.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait