Kemiskinan Madiun Turun Jadi 2,92%: DPRD Minta Fokus Lapangan Kerja

MADIUN – Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Sutardi meminta Pemerintah Kota memperkuat kebijakan penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi menyusul penurunan angka kemiskinan menjadi 2,92 persen. Pernyataan itu disampaikan pada Jumat, 13 November 2026, untuk mencegah capaian statistik menjadi titik akhir kebijakan.

Data penurunan kemiskinan

Berdasarkan data yang disampaikan, persentase penduduk miskin Kota Madiun turun dari 3,89 persen menjadi 2,92 persen. Jumlah warga miskin berkurang dari 6.960 jiwa menjadi 5.230 jiwa. Penurunan ini dinilai sebagai perkembangan positif, namun belum cukup untuk menjamin kesejahteraan jangka panjang.

Pemberdayaan ekonomi dan akses kerja

Sutardi menekankan bahwa penanganan kemiskinan tidak boleh hanya mengandalkan bantuan sosial. Pemerintah harus membuka akses ekonomi agar masyarakat bisa meningkatkan pendapatan secara mandiri. Ia menyarankan program yang memberi penghasilan berkelanjutan, bukan bantuan sementara.

"Dari sisi siswa, kita topang melalui program MBG dengan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan gizinya. Kemudian, dari sisi masyarakat secara umum, bagaimana kita bersama pemkot membuka peluang-peluang usaha yang bisa menopang perekonomian warga Kota Madiun,"

Akurasi data sebagai dasar kebijakan

Sutardi menyoroti pentingnya pembaruan data oleh petugas kelurahan dan kecamatan. Data yang tidak mutakhir berisiko membuat program bantuan dan pemberdayaan salah sasaran. Oleh karena itu, pembaruan rutin disebutnya krusial untuk evaluasi dan perencanaan kebijakan selanjutnya.

"Data yang valid itu penting. Petugas maupun instansi terkait harus selalu melakukan pembaruan sehingga ketika dilakukan evaluasi, data tersebut benar-benar bisa menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya," tegasnya.

Pemetaan pengangguran dan pelatihan vokasi

Selain data kemiskinan, Sutardi meminta perhatian serius terhadap persoalan pengangguran. Menurutnya, langkah awal adalah pemetaan yang jelas: jumlah pencari kerja, kelompok usia, dan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha.

"Harus jelas datanya, berapa jumlah pengangguran, kelompok usianya, siapa saja yang perlu mendapatkan pelatihan, keterampilan apa yang harus diberikan, hingga ke mana mereka nantinya disalurkan," jelasnya.

Dengan pemetaan tersebut, program pelatihan vokasi bisa disesuaikan agar benar-benar membuka peluang kerja, bukan sekadar kegiatan administratif.

Peran DPRD dalam pengawasan

Melalui fungsi pengawasan, DPRD Kota Madiun akan mendorong agar program pemerintah berorientasi pada pemberdayaan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan ketepatan sasaran program pembangunan. Sutardi menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan harus diikuti peningkatan kesempatan kerja agar dampak ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat.

Rekomendasi langkah cepat:

• Perbarui data warga secara berkala di tingkat kelurahan dan kecamatan.
• Lakukan pemetaan pengangguran berbasis usia dan kompetensi.
• Rancang pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja lokal.
• Buka akses modal dan peluang usaha untuk penguatan ekonomi mikro.

Keseluruhan langkah ini dimaksudkan agar penurunan angka kemiskinan tidak sekadar angka statistik, melainkan terwujud dalam peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi warga Kota Madiun.