Defisit Perdagangan Jatim US$3,63 Miliar, Ancaman bagi 4,58 Juta UMKM

Surabaya — Neraca perdagangan Jawa Timur mengalami defisit US$3,63 miliar pada Januari–September 2026 akibat penurunan ekspor 7,25% dan kenaikan impor 15,51%. Anggota Komisi B DPRD Jatim, Eddy Paripurna, memperingatkan defisit ini berisiko menekan sekitar 4,58 juta UMKM nonpertanian serta mengancam penyerapan tenaga kerja dan keberlangsungan industri.

Data perdagangan dan sumber tekanan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Jawa Timur Januari–September 2026 mencapai US$21,26 miliar, turun dari US$22,92 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu impor meningkat menjadi US$24,89 miliar dari US$21,55 miliar, sehingga terjadi defisit perdagangan.

Dampak ke UMKM dan rantai pasok

Eddy menekankan pelemahan ekspor tak hanya memukul perusahaan besar berorientasi ekspor, tetapi juga pelaku usaha kecil yang menjadi pemasok bahan baku dan komponen. Penurunan permintaan internasional memungkinkan perusahaan mengurangi kapasitas produksi dan pembelian dari pemasok lokal.

Penurunan ekspor bukan sekadar persoalan angka perdagangan, tetapi berpotensi merembet hingga ke sektor ekonomi kerakyatan

Jika kondisi ini berkepanjangan, omzet UMKM di sektor makanan olahan, kerajinan, furnitur, tekstil, serta produk pertanian dan perikanan berisiko turun. Dampak lanjutan meliputi pengurangan tenaga kerja dan melemahnya pendapatan masyarakat di sepanjang rantai pasok.

Rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pasar domestik

Eddy meminta Pemprov Jawa Timur menyeimbangkan fokus antara peningkatan ekspor dan penguatan pasar domestik. Ia menyoroti pentingnya dukungan konkret untuk memperbaiki akses pasar, menekan biaya logistik, dan memperkuat kualitas produk UMKM.

• Perluasan pasar antarpulau sebagai penyangga saat permintaan internasional melemah.
• Peningkatan hilirisasi komoditas agar petani dan nelayan mendapat nilai tambah.
• Penguatan industri pemasok lokal untuk menggantikan impor bahan baku yang bisa diproduksi di dalam negeri.
• Perluasan akses pembiayaan, termasuk optimalisasi KUR, serta pendampingan sertifikasi, standardisasi mutu, dan kemasan.

Misi dagang, realisasi, dan evaluasi

Eddy meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan misi dagang yang selama ini menjadi program unggulan Pemprov. Catatan BPKP hingga April 2026 menyebut misi dagang Jawa Timur telah dilaksanakan 50 kali di 29 provinsi dengan nilai transaksi komitmen mencapai Rp36,24 triliun.

Meski angka tersebut cukup besar, realisasi transaksi dan manfaatnya bagi UMKM tetap perlu dievaluasi. Jangan sampai nilai komitmen perdagangan hanya terlihat besar di atas kertas, tetapi tidak berujung pada kontrak pembelian berkelanjutan bagi pelaku usaha kecil

Eddy mengusulkan agar evaluasi mencakup jumlah UMKM yang terlibat, realisasi transaksi misi dagang, jumlah kontrak pembelian berkelanjutan, perkembangan omzet, dan penyerapan tenaga kerja.

Penutup: sinergi kebijakan untuk menjaga ekonomi kerakyatan

Eddy menegaskan peningkatan ekspor harus berjalan beriringan dengan perluasan pasar domestik agar pertumbuhan dirasakan masyarakat luas. Dengan potensi sekitar 4,58 juta UMKM nonpertanian, penguatan ekonomi kerakyatan perlu menjadi bagian utama strategi perdagangan Jawa Timur ke depan.

Dengan potensi 4,58 juta UMKM nonpertanian, penguatan ekonomi kerakyatan harus menjadi bagian utama strategi perdagangan Jawa Timur. Peningkatan ekspor harus berjalan beriringan dengan perluasan pasar domestik agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat