Daerah Berpotensi Alami Musim Kemarau Lebih Panjang 2026

BMKG memprediksi musim kemarau tahun 2026 akan berlangsung lebih panjang dan lebih kering di banyak wilayah Indonesia. Prediksi ini mencakup durasi antara tiga hingga tujuh bulan tergantung daerah dan diterbitkan dalam Buku Prediksi Musim Kemarau 2026.

Prediksi durasi dan cakupan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan sebagian besar wilayah Indonesia berpeluang mengalami musim kemarau lebih panjang. Secara keseluruhan, 400 Zona Musim (57,2 persen) diperkirakan mengalami durasi kemarau yang lebih panjang daripada kebiasaan.

Daerah yang berpotensi terdampak

BMKG merinci beberapa wilayah yang berpotensi menghadapi musim kemarau berkepanjangan pada 2026. Durasi akan sangat bervariasi: Sumatera dan Kalimantan umumnya berdurasi lebih pendek, sedangkan Jawa hingga Nusa Tenggara cenderung lebih panjang.

• Sebagian besar Sumatera
• Sebagian besar Jawa
• Nusa Tenggara Barat
• Sebagian besar Nusa Tenggara Timur
• Sebagian besar Kalimantan
• Sebagian besar Sulawesi
• Sebagian besar Maluku Utara
• Sebagian Papua Barat Daya
• Sebagian Papua Barat
• Sebagian Papua Selatan

Penyebab: potensi El Nino

BMKG menyatakan salah satu faktor penting yang mendorong pola kering ini adalah potensi kemunculan El Nino pada 2026. Informasi awal tentang potensi El Nino telah disampaikan sejak Maret dan diperkuat oleh organisasi internasional pada awal Juni.

"Musim kemarau di Indonesia diprediksi memiliki durasi yang bervariasi dengan wilayah Sumatera dan Kalimantan umumnya berdurasi pendek. Sedangkan wilayah Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara umumnya berdurasi panjang," kata BMKG dalam publikasinya.

"Kami telah menyampaikan sejak bulan Maret bahwa tahun ini akan terjadi fenomena El Nino. Kemudian pada tanggal 2 Juni kemarin, WMO juga telah merilis bahwa El Nino akan terjadi pada tahun 2026," ujar Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani.

Dampak dan langkah mitigasi

BMKG menyatakan akan terus memperbarui informasi iklim, hari tanpa hujan, dan potensi kekeringan kepada pemerintah daerah. Data ini dimaksudkan sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi, termasuk pengelolaan air dan persiapan ketahanan pangan.

Pemerintah daerah dan sektor pertanian di wilayah terdampak disarankan memperkuat langkah antisipatif. Langkah tersebut meliputi pengelolaan cadangan air, jadwal tanam yang disesuaikan, serta upaya konservasi tanah dan vegetasi untuk mengurangi risiko kekeringan.

Perkembangan lebih lanjut akan terus dipantau dan diumumkan oleh BMKG sebagai bahan perencanaan dan mitigasi di tingkat daerah.