Pemda Diminta Segera Bentuk MPP untuk Pascabencana

Medan — Bupati Nias Selatan Sökhiatulö Laia bersama Plh. Sekretaris Daerah Amsarno Satriawan Sarumaha menghadiri forum Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik (MPP) pascabencana di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11). Kegiatan ini membahas penguatan kesiapsiagaan dan percepatan pemulihan layanan administrasi saat dan setelah bencana.

Wamen PAN-RB: Dorong Pembentukan MPP di 22 Kabupaten

Wakil Menteri PAN-RB Komjen Pol. (Purn.) Dr. Purwadi Arianto memberikan apresiasi terhadap pemerintah daerah yang telah membentuk MPP. Ia juga mengimbau pemerintah daerah yang belum memiliki MPP, termasuk 22 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, untuk segera menghadirkannya.

Tiga langkah siaga pelayanan saat bencana

Purwadi mengarahkan pemerintah daerah untuk menyiapkan pelayanan publik menghadapi kondisi darurat melalui tiga langkah utama. Ketiga langkah itu dimaksudkan agar layanan administrasi tetap tersedia dan cepat pulih setelah bencana.

1. Menjaga keberlangsungan pelayanan prioritas agar fungsi administrasi inti tidak terhenti.
2. Memperkuat kolaborasi antarinstansi dan menerapkan pelayanan jemput bola bagi warga terdampak.
3. Mempercepat pemulihan layanan pascabencana sehingga masyarakat cepat mendapatkan dokumen dan layanan esensial.

Ukuran keberhasilan MPP

Panitia menekankan bahwa penyelenggaraan MPP tidak hanya soal menambah gedung atau lokasi. Keberhasilan MPP dinilai dari kemampuan memberikan pengalaman layanan berkualitas dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Aspek penilaian difokuskan pada kecepatan, kemudahan, kejelasan informasi, dan kenyamanan warga saat mengurus administrasi. Pendekatan ini diharapkan mengurangi beban warga, terutama saat masa tanggap darurat dan pemulihan.

Peserta forum dan implikasi bagi daerah

Forum dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, anggota DPRD Provinsi, para bupati dan wali kota, sekretaris daerah se-Sumut, serta perwakilan OPD teknis terkait. Hadirnya pejabat di tingkat provinsi dan kabupaten dimaksudkan untuk menyamakan langkah operasional dan kebijakan pendukung.

Dengan arahan tersebut, pemerintah daerah didorong menyiapkan rencana operasional MPP yang inklusif dan berbasis risiko. Implementasi yang cepat diharapkan memperkecil gangguan layanan publik ketika bencana terjadi serta mempercepat pemulihan layanan administrasi warga.

Ke depan, pemantauan dan evaluasi implementasi MPP di setiap kabupaten akan menjadi kunci untuk memastikan kesiapsiagaan berkelanjutan dan perlindungan layanan publik bagi masyarakat terdampak bencana.