Lokal

Langkat Proyeksikan APBD 2027 Rp2,04 Triliun, Prioritaskan Pendidikan

Bagikan:
Rapat Paripurna DPRD Langkat penyampaian Nota Keuangan R-APBD 2027

Stabat — Pemerintah Kabupaten Langkat menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD (R-APBD) Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPRD, Kamis (12/11). Penyampaian dipimpin Ketua DPRD Langkat dan dihadiri unsur Forkopimda Plus, pimpinan DPRD, serta kepala perangkat daerah.

Proyeksi Pendapatan Daerah

Pemkab memproyeksikan total pendapatan daerah sebesar Rp2.042.939.286.280 atau sekitar Rp2,04 triliun. Proyeksi ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer dari pusat serta antar-daerah.

PAD direncanakan sebesar Rp342.330.925.525. Sumber PAD mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya. Sementara itu, pendapatan transfer diperkirakan mencapai Rp1.700.608.360.755.

Rincian Belanja dan Prioritas Anggaran

Total belanja daerah dalam R-APBD 2027 direncanakan sebesar Rp2.036.189.286.280. Kebijakan belanja difokuskan untuk membiayai urusan pemerintahan wajib yang menyangkut pelayanan dasar masyarakat.

Prioritas alokasi menyasar sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan jaminan sosial. Alokasi belanja meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Komponen Nilai (Rp)
Total Pendapatan 2.042.939.286.280
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 342.330.925.525
Pendapatan Transfer 1.700.608.360.755
Total Belanja 2.036.189.286.280
Belanja Operasi 1.699.099.508.355
Belanja Modal 112.876.550.702
Belanja Tidak Terduga 9.383.500.000
Belanja Transfer 214.829.727.223
Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal) 6.750.000.000

Pembiayaan dan Keseimbangan Anggaran

Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan nihil. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6,75 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal daerah.

Dengan demikian, terjadi surplus sebesar Rp6,75 miliar yang dimanfaatkan untuk menyertai modal daerah sehingga struktur anggaran berada pada posisi seimbang.

Proses Pembahasan di DPRD

Setelah penyampaian nota, rapat dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2027. Pandangan fraksi akan menjadi masukan penting dalam pembahasan teknis selanjutnya.

Semua masukan dari fraksi akan dibahas bersama eksekutif melalui mekanisme yang berlaku, termasuk pembahasan di Badan Anggaran DPRD, sebelum Ranperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Penyusunan Nota Keuangan R-APBD 2027 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Langkat menegaskan target penyusunan anggaran yang terarah, transparan, dan akuntabel demi peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait