1.617 Anggota BPD Langkat Resmi Dilantik untuk Periode 2026–2034

STABAT — Pelaksana Tugas Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH, resmi melantik 1.617 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Langkat untuk masa jabatan 2026–2034. Acara berlangsung di Gedung Olahraga (GOR) Stabat pada Rabu, 11 November, dan ditandai dengan pengucapan sumpah anggota BPD.

Pelantikan dan prosesi pengambilan sumpah

Pengucapan sumpah dipimpin langsung oleh Tiorita dan diikuti seluruh anggota BPD yang hadir dari berbagai desa di Kabupaten Langkat. Setelah sumpah, dilakukan penandatanganan berita acara yang disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Amril, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Robby Deritawan, serta para rohaniawan.

Prosesi pelantikan berjalan tertib dan rujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga seluruh anggota resmi mengemban tugas baru sebagai wakil masyarakat di tingkat desa.

Peran BPD dan harapan pemerintah daerah

Dalam arahannya, Tiorita menegaskan bahwa anggota BPD memegang peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Ia meminta agar seluruh anggota menjalankan amanah dengan integritas dan profesionalisme serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.

Tiorita menjelaskan fungsi BPD mencakup peran sebagai saluran aspirasi masyarakat, pembahas dan pengesah rancangan peraturan desa bersama kepala desa, serta sebagai unsur pengawas terhadap kinerja kepala desa.

• Menampung dan menyalurkan aspirasi warga
• Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan desa

“Melalui momentum ini, Pemerintah Kabupaten Langkat berharap seluruh anggota BPD yang baru diresmikan dapat membangun sinergi dan kolaborasi yang harmonis dengan Kepala Desa serta seluruh elemen masyarakat,” tegas Tiorita.

Dasar hukum dan implikasi tata kelola

Pelaksanaan pelantikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Acuan ini menegaskan kerangka hukum tugas, wewenang, dan mekanisme kerja BPD di tingkat desa.

Dengan landasan hukum tersebut, diharapkan BPD mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten juga mendorong sinergi antara BPD, kepala desa, dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan desa serta meningkatkan kualitas layanan publik.

Ke depan, kemampuan BPD dalam menyerap aspirasi dan melakukan pengawasan akan menentukan efektifitas pembangunan serta pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Kabupaten Langkat.