Mendes Minta PPDI Sukseskan Program Prioritas Presiden

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, meminta Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mendukung program prioritas Presiden pada Rakernas dan HUT ke-20 PPDI, Rabu 17 Juni 2026. Ia menekankan peran strategis perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan dan pelaksana program di tingkat basis.

Mendes apresiasi peran perangkat desa

Yandri menyatakan perangkat desa menjadi tulang punggung dalam menjalankan kebijakan pembangunan nasional. Karena itu, keterlibatan mereka dinilai sangat penting agar program-program Presiden bisa menyentuh masyarakat di akar rumput.

"Kami sangat merasakan peran PPDI dalam membantu program pemerintah. Presiden memiliki banyak program yang memerlukan kebersamaan seluruh pihak,"

Dorongan untuk program prioritas

Mendes secara khusus meminta PPDI mendukung sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang disebut adalah pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih, yang ditujukan memperkuat ekonomi lokal.

Selain itu, Yandri mendorong PPDI untuk mengawal pelaksanaan 12 Aksi Bangun Desa sebagai langkah mempercepat pemerataan ekonomi dan pembangunan wilayah bawah.

Komitmen PPDI

Ketua Umum PPDI, Sarjoko, menegaskan komitmen organisasi untuk menyukseskan program pemerintah. Dukungan PPDI meliputi Koperasi Desa Merah Putih serta program sosial seperti Makan Bergizi Gratis.

"Kami wajib mensukseskan seluruh program pemerintah dan Presiden Prabowo. Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu prioritas bersama,"

Agenda peningkatan kapasitas dan kesejahteraan

PPDI juga menyorot kebutuhan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan perangkat desa. Organisasi optimistis desa dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional bila dukungan dan program berjalan sinergis.

• Pengawalan 12 Aksi Bangun Desa untuk pemerataan ekonomi.
• Pendampingan pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih.
• Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan perangkat desa.

Dampak dan prospek ke depan

Jika terlaksana, langkah-langkah ini berpotensi memperkuat kapasitas ekonomi desa dan mempercepat indikator pembangunan di wilayah tertinggal. Kepastian implementasi bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan perangkat desa melalui organisasi seperti PPDI.

Ke depan, pengawasan implementasi dan program peningkatan kapasitas menjadi kunci agar tujuan pembangunan berbasis desa bisa tercapai secara berkelanjutan.